SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltim hingga 31 Oktober 2025 mencatatkan defisit regional sebesar Rp29,53 triliun. Hal ini disebabkan Belanja Negara regional mencapai Rp48,25 triliun atau 73,47 persen dari pagu. Jauh melampaui Pendapatan Negara yang hanya tercatat Rp18,71 triliun atau 52,08 persen dari target. 

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Wilayah Kaltim, tingginya realisasi Belanja Negara tersebut didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) atau Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah mencapai Rp16,48 triliun atau 70,40 persen dari pagu anggaran. Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp11,22 triliun. Belanja modal ini utamanya difokuskan untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kenaikan Belanja Negara juga dipengaruhi oleh peningkatan belanja pegawai yang terealisasi Rp3,15 triliun. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan CPNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu, serta bertambahnya jumlah guru yang mendapatkan sertifikasi di lingkungan Kementerian Agama. Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp31,77 triliun atau 75,17 persen dari pagu. Realisasi TKD ini didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp24,41 triliun.

Di sisi pendapatan, realisasi Penerimaan Perpajakan di Kaltim sampai dengan 31 Oktober 2025 mencapai Rp16,24 triliun. Angka ini terkontraksi 18,69%. Kontraksi tersebut disebabkan oleh penurunan pada sebagian besar komponen pajak dalam negeri yang tercatat sebesar Rp13,87 triliun. 

Meskipun demikian, Pajak Perdagangan Internasional mencatatkan kinerja positif dengan realisasi Rp2,37 triliun atau tumbuh 90,70%. Pertumbuhan ini signifikan didorong oleh peningkatan penerimaan Bea Keluar sebesar 272,06% akibat kenaikan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berhasil melampaui target, mencapai Rp2,48 triliun atau 105,90 persen dari target. Capaian ini diperoleh dari PNBP Lainnya sebesar Rp1,89 triliun, yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan.

Pemerintah juga menyalurkan bantuan kredit untuk meningkatkan UMKM di Kaltim. Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode 1 Januari hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp3,43 triliun, yang diberikan kepada 45.011 debitur. Selain itu, realisasi kredit Ultra Mikro (UMi) disalurkan sebesar Rp60,34 miliar kepada 11.505 debitur.

Sejumlah program pemerintah juga terus dimonitor pelaksanaannya, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi pembentukan SPPG telah mencapai 115 unit yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Sebanyak 274.106 penerima telah terlayani. Kemudian, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total penyalurannya mencapai Rp269,52 miliar untuk 2.075 unit rumah yang tersebar di 97 lokasi pada 9 kabupaten/kota.

Selanjutnya Sekolah Rakyat (SR). Pagu belanja pembangunan SR di Kaltim melalui Kementerian PUPR dialokasikan sebesar Rp69,2 miliar. Terakhir Ketahanan Pangan. Anggaran APBN TA 2025 sebesar Rp352,64 miliar dialokasikan untuk program ini melalui lima kementerian/lembaga, dengan realisasi penyerapan mencapai 44,31 persen atau Rp156,26 miliar.

[TOS]