Kaltimtoday.co, Samarinda - Pasangan bacalon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor dan Hadi Mulyadi tengah menyiapkan tim mata-mata untuk memberantas politik uang menjelang Pilgub Kaltim 2024. 

Mengacu pada UU Pemilu Pasal 286 ayat (1), disampaikan bahwa pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

Kubu Isran-Hadi punya cara sendiri agar Pilgub Kaltim tidak diwarnai dengan praktik politik uang. Bersama relawan dan timnya, mereka siap mengambil langkah apabila menemukan praktik politik uang.

"Sudah terdengar masif di mana-mana, ada semacam tokoh hingga RT tertentu yang mendapatkan (politik uang). Kabarnya ya," kata Bacalon Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi.

Menurut Hadi, politik uang merupakan praktik yang sangat curang, dan menciderai demokrasi di Kalimantan Timur. Sebagai kontestan dalam Pilgub Kaltim, seorang pemimpin harus menang dalam situasi yang jujur dan adil. 

"Kami akan berikan treatment khusus. Dari teman-teman PDIP, Demokrat, Gelora, Perindo dan lain-lain termasuk relawan untuk memata matai sampai OTT. Dan jika kedapatan, kita tidak lanjuti," pungkasnya.

Tim Isran-Hadi pun tidak segan untuk melaporkan praktik politik uang kepada pihak yang berwenang, yakni Bawaslu Kaltim.

"Apabila valid datanya, kami laporkan biar ada efek jera," tuturnya.

Terpisah, Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung selalu menekankan kepada para pemilih di Pilgub Kaltim, agar tidak tergiur politik uang menjelang kontestasi politik pada 27 November 2024 mendatang.

"Bagi siapapun yang mendapati dugaan pelanggaran, salah satunya politik uang. Jangan takut melaporkan kepada kami," tegasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp