Kaltimtoday.co, Sangatta - Infrastruktur jalan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di Kutai Timur (Kutim). Nyatanya, kondisi jalanan di kabupaten yang dikenal dengan Kota penghasil batubara terbesar itu banyak rusak. Tidak jarang, beberapa akses tidak bisa dilalui.

Tidak hanya akses yang menghubungkan antarprovinsi, jalan antarkecamatan, antardesa, hingga gang masih banyak rusak. Tidak jarang masyarakat harus menempuh jalan perusahaan karena belum ada akses lain yang mumpuni.

Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) pun meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) mengajak perkebunan kelapa sawit maupun perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kutim untuk membahas penanganan pemeliharaan Jalan baik Jalan Kabupaten maupun Desa minimal yang berhubungan dengan jalan yang dilalui oleh Pihak Perusahaan.

“Pemerintah juga tidak bisa disalahkan, terlebih yang beroperasi di situ, tidak hanya masyarakat melainkan juga ada perusahaan yang memanfaatkan untuk mengangkut hasil produksi mereka, seperti di daerah pemilihan (Dapil) III,” ucap Anggota DPRD Kutim, Yosef Udau saat dikonfirmasi, Jumat (25/6/2021).

Menurutnya, Kutim memiliki banyak sumber daya yang belum dimanfaatkan, seperti misalnya pihak perusahaan harapkan agar bisa memperhatikan masyarakat, yang mana saat ini infrastrukurnya masih hancur lebur.

"Kami minta perusahaan bisa menjalankan CSR nya untuk masyarakat kita," paparnya.

Dikatakannya, perusahaan selama ini bukan tidak pernah melakukan perbaikan jalan hanya saja belum maksimal.

"Jadi mari kami bersama membangun Kutim ini agar lebih baik, karena memang anggaran dari Pemerintah kita masih minim, mari kita berkolaborasi dalam membangun jalan ini," ajak Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Untuk itu, dipandang harus ada kerja sama antara pemerintah dan pihak perusahaan untuk memperbaiki setiap jalan yang rusak. Khususnya jalan poros yang menghubungkan beberapa kecamatan di Dapil III yang meliputi Kecamatan Muara Ancalong, Muara Bengkal, Busang, Batu Ampar, Muara Wahau, Telen dan Kongbeng.

“Jangan menunggu rusak parah baru diperbaiki, karena selama ini mobil double gardan aja bisa amblas, apalagi mobil biasa,” jelasnya.

Sementara Politisi PDI-P Siang Geah juga menilai perlunya dilakukan kolaborasi penanganan Jalan melalui program pemerintah dan CSR perusahaan perkebunan dan pertambangan.

"Kami berharap, kepada perusahaan dapat bekerja sama dalam penanganan jalan yang berada di wilayah izin usaha perkebunan atau wilayah kerja perusahaan. sehingga sangat wajar apabila dalam penanganannya perlu dilakukan secara bersama," katanya.

Menurutnya, saat ini yang kita lihat CSR dari perusahaan belumlah maksimal dilaksanakan, dan kalau CSR itu benar dilaksanakan tentu masyarakat sekitar tidaklah mengeluh akan hadirnya perusahaan dimana mereka bekerja, termasuk jalan lintas yang menjadi akses perekonomian masyarakat itu memang masih minim perhatiannya.

"Kami berharap kepada Pemerintah agar bisa terus mendorong hal tersebut agar mobilisasi masyarakat tak terganggu dan perekonomian pun akan meningkat," pungkasnya.

[El | NON | ADV DPRD KUTIM]