Kaltimtoday.co, Samarinda - Peneliti senior Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Pradarma Rupang menyoroti soal sumber daya alam (SDA) dan oligarki jelang Pemilu 2024. Ditegaskan Rupang, rakyat butuh figur baru yang terbebas dari konflik kepentingan.

"Rakyat butuh figur baru yang bebas dari konflik kepentingan. Misalnya kepentingan investasi, usaha, atau dia punya rekam jejak di pertambangan, sawit," ungkap Rupang saat menjadi narasumber di Refleksi dan Proyeksi Pemberantasan Korupsi 2023: Lingkungan Lestari, Lingkungan Antikorupsi, Kamis (19/1/2023).

Jika figur-figur yang memiliki latar belakang tersebut maju ke pemilu, Rupang menilai akan sarat mengintervensi kebijakan nantinya. Baik di legislatif maupun eksekutif.

"Kita punya pengalaman itu. Bagaimana korupsi di Kukar itu menghadirkan intervensi kebijakan politik. Misal, penyalahgunaan APBD atau penyalahgunaan wewenang dalam korupsi perizinan," tegasnya.

Mengacu pada penelitian KPK, rata-rata kampanye itu membutuhkan biaya modal yang besar. Di level bupati misalnya, dibutuhkan sekitar Rp 30 miliar. Belum lagi di level pilgub yang biasanya mencapai Rp 100 miliar.

"Artinya, laporan dari para kandidat, harta kekayaan mereka tidak sampai segitu. Ini jadi pintu masuk untuk kepentingan pemodal untuk mensponsori para kandidat. Agar ketika mereka terpilih, dia akan balas budi," tambah Rupang.

Sekali lagi dia menegaskan, rakyat benar-benar membutuhkan figur baru yang tidak berhubungan dengan kepentingan-kepentingan tertentu.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.