Kaltimtoday.co, Manokwari - Imbas penangkapan mahasiswa di Surabaya dan Malang terjadi kerusuhan di Manokwari, Papua Barat. Meski kondisi saat ini berangsur kondusif, namun kantor DPRD Papua Barat di Manokwari sempat dibakar massa.

Diketahui, sejak pagi ribuan orang turun ke jalan. Mereka membakar bendera merah putih, ban bekas, dan memblokade jalan-jalan di seluruh kota.

Aksi warga ini sebagai bentuk protes atas tindakan pengepungan yang dilakukan sekolmpok organisasi masyarakat di asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Meski kantor DPRD Manokwari dibakar massa, Karo Ops Polda Papua Barat Kompes Pol Moch Sagi dilansir dari Kumparan.com mengatakan, situasi saat ini secara umum terkendali dan kondusif. Belum ditetapkan status siaga satu.

“Kami masih menjalin komunikasi agar aksi tidak anarkis,” ucapnya.

Adapun untuk meredam aksi anarkis itu, pihak Kapolda Papua Barat yang dipimpin Brigjen Pol Hery Rudolf Nahak; bersama Pangdam XVIII Kasuari, Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau turun ke lapangan.

Seperti diketahui, sebanyak 42 penghuni Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya diamankan karena diduga terlibat pengerusakan tiang bendera merah putih di depan asramanya. Menanggapi hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku prihatin atas insiden itu dan menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat.

"Pemprov Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan, sepanjang itu dilakukan secara proporsional, profesional, dan berkeadilan," kata Lukas dalam keterangannya, Minggu (18/8).

Lukas juga meminta aparat tidak tinggal diam dengan tindakan persekusi dan main hakim sendiri yang dilakukan kelompok atau individu yang dapat melukai hati masyarakat Papua. Sebab, akibat insiden itu, Asrama Mahasiswa Papua sempat digeruduk oleh sejumlah massa.

"Hindari adanya tindakan-tindakan yang mengganggu represif, yang dapat menimbulkan korban jiwa, kegaduhan politik, dan rasa nasionalisme sesama anak bangsa," tuturnya.

[TOS]