Kaltimtoday.co, Bontang - Informasi-informasi penting, tentu tidak selayaknya menyebar begitu saja. Apalagi data pribadi perorangan, hingga data rahasia pemerintah atau lembaga dan perusahaan. Oleh karenanya, masyarakat sebenarnya harus sudah sadar pentingnya mengamankan data yang tak boleh disebarluaskan. Makanya, sebelum ada hacker menyerang, pemerintah khususnya harus sudah siap-siap untuk menangkalnya.

Sebagai upaya antisipasi adanya hacker, atau kejahatan siber, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bontang sudah menjalin kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN). Ketika OPD di lingkup Pemkot Bontang merespon dunia digital masih sporadis, belum terintegrasi, masing-masing bikin server sendiri, buat aplikasi sendiri, sewa bandwidth sendiri, tentu hal itu menjadi mudah diserang hacker, dan kerja sama ini sebagai upaya penanggulangannya.

"Hari kedua kedatangan BSSN ini, kami akan coba hadirkan masing-masing perwakilan OPD," kata Dasuki, di Command Center, Rabu (4/8/2019).

Yang sering terjadi, lanjut Dasuki, ketika membuat aplikasi tetapi tidak tahu servernya berada di mana, ternyata begitu mudah diserang hacker. Oleh karenanya, Dasuki ingin mencoba menyadarkan diri bahwa kedaulatan data penting. Apalagi data pribadi, data pegawai, apalagi data keuangan, agar tak mudah diambil alih oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Rencananya, dijelaskan mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) itu, tim BSSN yang terdiri dari tiga orang tersebut akan melakukan potret atau assesment atau dilihat kondisi Bontang aplikasinya ada berapa, servernya kapasitas berapa, serta kasus-kasus yang sempat terjadi dan penanganannya seperti apa.

“Nanti akan dilihat melalui Service Level Agreement (SLA) pelayanan level berapa yang harus dilakukan, apakah dalam waktu satu jam, sehari, dua hari, atau berapa lama. Ketika siap, maka selama itu server kembali dipulihkan,” ujarnya.

Jika, Rabu (4/9/2019) sudah bisa dipotret, maka bisa dilihat maturitas Bontang level berapa. Dasuki berharap Bontang sudah berada di level 3. Mengingat Bontang memiliki 23 server yang terdiri dari 22 server milik Diskominfo dan satu server milik OPD lain yakni aplikasi Siperi Etnik yang servernya berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Bontang.

“Masih banyak OPD-OPD yang belum menyerahkan servernya, padahal kami ingin semua sudah terintegrasi,” ungkapnya.

Dasuki menyebut, semua OPD boleh membuat aplikasi sesuai dengan tupoksinya, namun ketika aplikasi sudah selesai dibuat, maka perlu diserahkan ke Diskominfo beserta servernya. Hal itu agar Diskominfo Bontang bisa memaintenance dan mengawasi selama 24 jam.

[RIR | TOS | ADV]