Politik
KMS Desak Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemilu dan Tagih Janji Politisi yang Jadi Sumber Bencana Ekologis

Kaltimtoday.co, Samarinda - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) melakukan aksi damai di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Senin (12/2/2024). Mereka menyerukan notifikasi tegas kepada penyelenggara pemilu, agar bisa mengevaluasi kinerjanya dalam mengonsep pesta demokrasi tahun ini.
Tidak hanya ditujukan kepada sang penyelenggara, mereka juga dengan tegas menagih janji-janji manis dari peserta pemilu, yang dinilai sebagai sumber bencana ekologis.
"Kami ingin ada evaluasi dari penyelenggara pemilu, terutama janji-janji peserta pemilu yang tidak terealisasi," ungkap Aji Ahmad Affandi selaku Koordinator Lapangan (Koorlap) KMS.
Lebih lanjut, Aji menyampaikan bahwa dari pemilu-pemilu sebelumnya, tidak pernah ada evaluasi soal kinerja dan penyelesaian daftar warisan masalah terdahulu.
"Mereka selalu bicara soal HAM, kesejahteraan masyarakat. Kami melihat tidak ada upaya serius, bahkan terkesan bercanda," tegasnya.
Kemudian, ia menjelaskan bahwa hal tersebut hanya menjadi tumpukan hutang sosial ekologis saja. Terlebih, selama puluhan tahun terakhir, janji dan program hanya membangkrutkan ruang bentang sosial, ekonomi, dan ekologis.
"Kami tidak melihat adanya keberpihakan oligarki kepada masyarakat. Tidak ada demokrasi di Indonesia di dalam pemilu yang dikuasai oligarki," tandasnya.
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil menginginkan penyelenggara pemilu, yaitu KPU, untuk lebih serius dalam mengonsep tata dinamika Pemilihan Umum ini. Serta, mengajak masyarakat Kaltim untuk menagih janji-janji peserta pemilu yang akan terpilih.
[RWT]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Visum Jadi Penentu, Kasus Dugaan Kekerasan Anak di Panti Asuhan Samarinda Masih Mandek
- Pemkot Samarinda Pastikan Akses Buku Pembelajaran bagi Siswa Sekolah Negeri Gratis, Minta Masyarakat Ikut Pantau
- Soroti Ketimpangan Anggaran Pendidikan, Dapil II DPRD Samarinda: Palaran Cuma Kebagian Rp10 Miliar
- Tolak Tawaran Bergabung ke Tim Pengawas SPMB, Anhar Sebut Pemisahan Eksekutif dan Legislatif Harus Jelas
- Wali Kota Andi Harun Jelaskan Soal Tim Pengawas SPMB, Buka Kesempatan untuk Anggota DPRD Samarinda Bergabung