Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi III DPRD Kalimantan Timur bekerja sama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) dalam rangka mempercepat pemulihan infrastruktur jalan yang rusak di wilayah Kaltim.

Kerjasama ini dipandang sebagai langkah vital menjelang peralihan Ibu Kota Negara ke Kaltim, yang menuntut peningkatan kualitas dan kesiapan infrastruktur.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, dalam pernyataannya menekankan bahwa terdapat sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi yang memerlukan perhatian serius.

Oleh karena itu, strategi peningkatan status jalan-jalan tersebut menjadi prioritas untuk mengakses dana yang lebih besar dari pemerintah pusat, yang diharapkan bisa memfasilitasi pemulihan yang lebih cekatan.

Data terkini menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan di Kaltim dari APBN 2023 adalah sebesar Rp2 triliun.

Dana ini akan difokuskan pada beberapa wilayah yang menjadi prioritas, termasuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Tak hanya itu, tambahan anggaran sekitar Rp8 triliun disiapkan khusus untuk pembangunan infrastruktur di zona IKN Nusantara.

Permasalahan jalan longsor di Jalan Anggana, Samarinda menjadi salah satu topik kritis yang dibahas.

Veridiana mengkritisi keterlambatan penanganan masalah ini yang telah berlangsung selama satu tahun, menuntut adanya upaya yang lebih responsif dan efisien di masa yang akan datang.

Tak ketinggalan, Veridiana juga memantau dua lokasi lainnya yang kini tengah dalam pengawasan, yaitu jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan di Kecamatan Sambutan, Samarinda.

Pihaknya berharap perbaikan infrastruktur di kedua lokasi ini dapat dilakukan sesuai jadwal dan anggaran yang telah direncanakan.

Optimisme Veridiana tampak jelas saat ia mengungkapkan keyakinannya bahwa pemerintah pusat akan semakin memprioritaskan Kaltim, terutama dalam mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembenahan infrastruktur ini bukan hanya menjadi tonggak penting bagi pemulihan jalan yang rusak, namun juga sebagai fondasi bagi peningkatan layanan transportasi dan perekonomian daerah.

Inisiatif ini diharapkan dapat menghasilkan infrastruktur yang lebih andal untuk menunjang kehidupan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kaltim.

[ADV DPRD KALTIM | TOS]