Daerah

Kolaborasi Jadi Kunci, Dinas Pariwisata Kaltim Genjot Desa Wisata di Tengah Efisiensi

Kaltim Today
28 Agustus 2025 16:37
Kolaborasi Jadi Kunci, Dinas Pariwisata Kaltim Genjot Desa Wisata di Tengah Efisiensi
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi. (Defrico/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berupaya memaksimalkan penguatan pengembangan desa wisata bersama para stakeholder di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim, Ririn Sari Dewi menyebut bahwa pihaknya tengah gencar menjalin kerja sama dengan kemitraan terkait, demi kemajuan desa wisata yang ada di Benua Etam. 

"Kami terus berkolaborasi dan membangun kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, untuk mendukung penguatan serta pengembangan desa wisata yang ada di Kalimantan Timur," jelasnya.

Ia menjelaskan, pembagian kewenangan dalam pengembangan desa wisata telah diatur sedemikian rupa. Untuk desa wisata pada tahap rintisan menuju desa berkembang, kewenangan ada pada pemerintah kabupaten-kota. 

Sedangkan untuk pengembangan desa wisata dari tahap berkembang ke tahap maju, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kemudian untuk desa wisata maju ke desa wisata mandiri, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat (Kemenparekraf).

"Beberapa OPD kita libatkan sebagai sistem pendukung seperti Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, DLH, dan lain sebagainya yang relevan dalam pengembangan desa wisata. Selain itu, kerja sama juga dibangun dengan perbankan, BUMN, dan pelaku usaha," tegasnya.

Ririn mencontohkan di daerah Kutai Timur, ada satu desa wisata yang saat ini berada pada tahap berkembang dan ditargetkan naik status menjadi desa wisata maju. Targetnya, setiap tahun ada minimal lima desa wisata yang mengalami peningkatan status. 

"Di Kutai Timur, misalnya, kami bisa bekerja sama dengan perusahaan seperti KPC, serta perusahaan lain seperti Bayan, Pertamina Hulu, dan lain-lain. Di Mahakam Ulu, ada pula potensi kerja sama dengan sektor pertanian dan pasar," tutupnya.

Dalam kondisi efisiensi saat ini, ia menilai tidak hanya soal penguatan kolaborasi saja, terapi juga kesamaan persepsi dari tingkat pusat ke daerah harus selaras.

"Jangan sampai misalnya, provinsi fokus pada pengembangan desa wisata, namun kabupaten/kota memiliki fokus berbeda. Kita harus duduk bersama terlebih dahulu, menyamakan persepsi," tutupnya.

[RWT] 



Berita Lainnya