Bontang

Komisi I Pertanyakan Kejelasan Status Honorer Bontang

Kaltimtoday.co, Bontang – Komisi I DPRD Bontang menggelar Rapat Kerja terkait Rekomendasi Rencana Penghapusan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang dengan OPD terkait di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin (20/6/2022).

Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Bontang, Abdul Haris jika pemerintah daerah ingin mendapatkan SDM yang lebih bagus dan mau meningkatkan status, meskinya dibuka formasi. Karena selama ini, yang biasa terjadi pengusulan berapa, tapi yang diakomodir berapa.

Baca juga:  Disdikbud Bontang Minta PGS Tangani Permasalahan SPP di Sekolah Swasta

“Mungkin bapak ada catatannya, pengusulan berapa yang diterima berapa, ini tiba-tiba mau dihapus lagi (tenaga honorer),” kata Abdul Haris.

Mantan Dewan Pendidikan itu juga mengatakan terdapat permasalahan lain di tenaga pendidikan, dengan membuka formasi guru, diusulkan, tapi yang turun dari pemerintah pusat berbeda lagi.

“Yang celaka itu, kaya kemarin tenaga pendidikan dibuka seluas-luasnya, akhirnya daerah lain, orang dari luar melamar di Bontang. padahal di Bontang sudah ada guru yang mengajar dengan kualifikasi ijazah sesuai, tapi kalah dari luar, akhirnya masuk yang dari luar dan yang di Bontang menganggur,”bebernya.

Baca juga:  Faisal FBR Dorong Pemerintah Bangun Penangkaran Buaya

Oleh karena itu, Abdul Haris meminta opsi solusi yang dibawa jika pihak Komisi I beserta BKPSDM Bontang menghadap ke Kemenpan RB. Jadi bukan lagi membicarakan yang lain-lain, tapi tawarkan opsi berdasarkan kondisi riil yang ada di daerah.

“Kalau bicara masalah opsi skill yang masuk ke pasar kerja lain, ini penting. Karena saya yakin dengan kualifikasi yang beragam mulai dari SLTA, D3, S1, S2, kira-kira peluangnya ada tidak untuk SLTA?,” ujarnya.

Mereka yang tidak masuk dalam formasi pengusulan seperti administrasi, itu, Abdul Haris mempertanyakan kemungkinannya. Karena ia menduga akan banyak pertimbangan di pusat untuk lulusan SLTA.

Baca juga:  Rasionalisasi Anggaran, Pembangunan MPP Bontang Bakal Terdampak?

“Ini harus dipikirkan bersama kalau kami mau ke pusat, dari sekarang disiapkan solusi riil di lapangan seperti apa,” imbuhnya.

Jika sudah ada solusi riil sejak saat ini, maka saat bertemu Kemenpan RB tak perlu 7 anggota Komisi I DPRD Bontang berbicara satu-satu. Karena sudah bisa diakomodir.

“Saya hanya meminta inventarisasi tenaga honorer di seluruh OPD, terutama formasi untuk lulusan SLTA,” ungkapnya.

Baca juga:  Soal P3K, Wakil Ketua DPRD Bontang Minta Pemerintah Siapkan Anggaran, Prioritaskan Honorer Lama

Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto mengatakan, jumlah data TKD (Tenaga Kontrak Daerah) atau yang biasa disebut Honorer kebanyakan dari jenjang SLTA yakni sebanyak 1.362.

“Dari data itulah nanti kami lihat dan akan merespon secara cepat data TKD yang ditanyakan tadi kami punya semua, berapa jumlah Sarjana, berapa jumlah Diploma, berapa jumlah SLTA bahkan jumlah SLTP dan SD kami punya semua data TKDnya, tetapi jumlah nya tidak sebesar SLTA,” bebernya.

Baca juga:  Peduli Sesama, Polres Bontang Bagi-Bagi Sembako

Pihaknya, akan memetakan data 1.362 itu oleh pihak organisasi, berapa yang bisa diakomodir dalam formasi yang diusulkan oleh perangkat daerah dan divalidasi oleh Bagian Organisasi.

“Kami belum mengambil kesimpulan untuk 1.362 itu, tapi agregat terbesar adalah SLTA, dan memang kalau tidak terakomodir ini angka besar yang harus diselesaikan,” pungkasnya.

[RIR | NON | ADV DPRD BONTANG]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram “Kaltimtoday.co”, caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Facebook Comments
Tags

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker