Bontang
Komisi II DPRD Bontang Usulkan Pembangunan RSUD dan Pasar Citramas Jadi Perioritas di 2021
Kalimtoday.co - Bontang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang menggelar rapat kerja membahas hasil pertemuan tiap komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam penyusunan rencana program kegiatan tahun anggaran 2021, di Auditorium 3 Dimensi, Senin (22/10/2020) siang.
Ketua Komisi II DPRD Bontang, Rustam mengusulkan tiga program prioritas yang harus jadi perhatian khusus pada 2021. Diantaranya, kelanjutan pembangunan lantai 4 ruang Poli RSUD Taman Husada dengan nilai alokasi anggaran sekitar Rp25 miliar.
Selain itu, kata Rustam, Komisi II juga mengusulkan agar RSUD membeli alat PCR. Karena tidak hanya dapat digunakan saat pandemi Covid-19. Melainkan dapat difungsikan untuk mendeteksi virus atau penyakit lainnya.
"Namun jika anggaran tahun 2021 belum memungkinkan maka opsi lain adalah membuat surat kerjasama dengan rumah sakit yang memiliki alat PCR," beber Rustam.
Lalu, untuk kelanjutan pembangunan pasar Citramas Loktuan yang ditaksir menelan anggaran sekitar Rp3 miliar. Meliputi pembuatan pagar, pos jaga, dan rambu maupun fasilitas penunjang lainnya.
"Tanpa fasilitas tersebut mustahil pasar bisa difungsikan," lanjutnya.
Kemudian soal rasionalisasi anggaran di Sekretariat DPRD. Rustam menilai, pemangkasan anggaran dari 71,9 miliar menjadi 69 miliar sangat berdampak terhadap belanja kegiatan rutin. Seperti percetakan, fotocopy, sewa listrik dan lain-lain.
"Dari beberapa program usulan dari 10 OPD yang menjadi mitra kerja Komisi II, tiga usulan itu paling urgent," kata Rustam.
Komisi III DPRD meminta supaya tidak lagi rasionalisasi anggaran di mitra kerja Komisi III dan tetap berpatokan sesuai RKA. Berikutnya usulan pembangunan jembatan untuk Kapal Roro tujuan Bontang - Mamuju serta penambahan unit mobil pemadam.
"Selain itu anggaran penangan banjir dan peningkatan fasilitas umum juga harus jadi perhatian khusus," tutur Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina.
Sementara itu, Komisi I DPRD menilai seluruh OPD yang menjadi mitra kerja belum maksimal menyampaikan usulan anggaran maupun program kerja untuk 2021.
Sebagian OPD sekedar menyampaikan usulan, belum sesuai RAB. Contoh kasus usulan pengadaan kendaraan operasional itu harus rinci dan jelas peruntukannya.
Kasus lainnya yaitu Kecamatan Bontang Utara yang baru menyerahkan rincian pagu anggaran. Sehingga masih perlu ditindak lanjuti.
"Ini penting bagi kami di Komisi I untuk mengetahui pengawasan dan peningkatan kinerja OPD tersebut," kata anggota Komisi I DPRD Abdul Haris.
[AS | NON | ADV]
