Kaltimtoday.co, Samarinda - DPRD Samarinda mengusulkan agar mahasiswa hingga akademisi dilibatkan dalam proses inventarisasi pengelolaan parkir di Samarinda.  

Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi pada Selasa (11/3/2025). Menurutnya, mahasiswa ataupun akademisi bisa melakukan survei dan analisis di lapangan soal sistem perparkiran.

“Mahasiswa bisa dilibatkan untuk survei, menghitung jumlah kendaraan yang parkir di titik-titik tertentu. Misalnya, di satu kawasan dalam seminggu bisa menghasilkan Rp500 ribu, sementara di tempat lain mungkin Rp200 ribu. Kita buat klaster-klaster berdasarkan potensi ini,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menemukan dugaan soal sistem pengelolaan parkir yang bermasalah dari Dishub Samarinda. Walhasil, Andi Harun meminta Inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap Dishub, untuk membenahi soal permasalahan parkir tersebut.

Menurut Iswandi, persoalan parkir di Samarinda bukan sekadar masalah teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pembenahan sistem parkir agar lebih transparan dan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah.

“Parkir ini bukan hanya soal lahan atau jukir (juru parkir), tapi juga soal pendapatan daerah. Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menjadi sumber PAD yang besar. Tapi kalau tidak, ya akan terus menjadi masalah, mulai dari kebocoran pendapatan hingga konflik di lapangan,” ujar Iswandi.

Ia menilai, perlua inventarisasi titik-titik parkir potensial di Samarinda. Dengan memiliki data yang akurat, pemerintah bisa mengetahui berapa besar potensi pendapatan dari sektor parkir setiap tahunnya.

“Kita harus punya hitungan yang jelas. Berapa banyak kendaraan yang parkir di satu titik dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan? Dari situ kita bisa tahu berapa potensi pendapatan yang bisa dihasilkan,” bebernya.

Menanggapi berbagai permasalahan parkir ini, Iswandi menegaskan bahwa DPRD Samarinda siap untuk membantu mencarikan solusi, baik dalam hal regulasi maupun anggaran.

“Kami di DPRD bukan ingin mencari kesalahan atau menghakimi Dishub. Kami ingin mencari solusi. Kalau memang ada kendala anggaran, mari kita bahas bersama. Kalau perlu perda baru, kita siapkan aturannya,” ujarnya.

[RWT | ADV DPRD SAMARINDA]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp