JAKARTA, Kaltimtoday.co - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengundur batas akhir pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024. Semula dijadwalkan berakhir pada 31 Maret 2025, kini tenggat waktu tersebut diperpanjang hingga 11 April 2025.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan adanya libur dan cuti bersama dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah.

“Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan efisiensi pelaporan, termasuk masa libur Idulfitri yang berpotensi memengaruhi kelancaran proses pelaporan,” kata Budi, dikutip Senin (31/3/2025).

Dengan perpanjangan ini, KPK berharap para penyelenggara negara memiliki waktu yang cukup untuk merampungkan pelaporan LHKPN secara tepat waktu, lengkap, dan benar.

Budi menegaskan bahwa LHKPN adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas atas harta kekayaan penyelenggara negara. “LHKPN merupakan instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

KPK juga mengimbau seluruh pimpinan institusi, termasuk satuan pengawas internal di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga BUMN/BUMD untuk ikut mengawasi dan memastikan kepatuhan pelaporan LHKPN di lingkungannya masing-masing.

[TOS]