Advertorial
KPU Kaltim Batasi Jumlah Pendukung Paslon Saat Pengundian Nomor Urut Pilkada 2024, Maksimal 50 Orang

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pengundian nomor urut peserta Pilkada 2024, akan berlangsung pada Senin, 23 September 2024. KPU Kaltim membatasi hanya 50 orang dari tim bapaslon yang boleh masuk ke Aula KPU untuk melihat proses pengundian.
Komisioner KPU Kaltim, Suardi mengaku pengundian akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengundian nomor antrean, pengundian nomor urut berdasarkan urutan nomor antrean terkecil untuk memastikan keteraturan dan keadilan selama pengundian.
“Prosesnya dimulai dengan mencabut nomor antrean terlebih dahulu, kemudian mencabut nomor urut sesuai antrean terkecil,” jelasnya.
Pihaknya akan membatasi jumlah orang yang bisa masuk ke ruang pengundian. Ini sebagai langkah penertiban saat proses pengundian berlangsung.
"Jumlah ini masih bisa berubah tergantung situasi dan kondisi pada hari pelaksanaan. 50 orang dari tim per bapaslon bisa masuk, sisanya di luar ruangan," pungkasnya.
Disamping itu, KPU Kaltim dalam rapatnya juga membahas soal pembatasan dana kampanye. Perhitungan ini mencakup berbagai aktivitas kampanye seperti rapat umum, pertemuan terbatas, pemasangan algaka, dan bentuk kampanye lainnya.
“Kami telah paparkan jumlah batasan dana kampanye berdasarkan ketentuan yang ada. Namun, angka final akan ditetapkan setelah rapat lanjutan yang melibatkan seluruh pihak terkait,” tandasnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi di Kantor KPU Kaltim tadi dihadiri oleh perwakilan bakal pasangan calon (Paslon) beserta tim kampanye, partai politik (Parpol) pengusung, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan sejumlah instansi terkait lainnya.
[RWT | ADV KPU KALTIM]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Cara Pertolongan Pertama untuk Penderita Hipotermia
- Jembatan Mahakam I Kembali Dibuka, Dishub Kaltim Terapkan Sistem Buka-Tutup untuk Kurangi Kemacetan
- Mutasi dan Rotasi Sempat Digugat di MK, Gamalis Wanti-Wanti Agar Tak Terulang
- Antisipasi Tragedi di Kukar, DPRD Kaltim Desak Pertanggungjawaban Perusahaan atas Insiden Tabrakan Jembatan Mahakam
- 100 Hari Kerja, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Mulai Sinkronisasi Program Gratispol