Samarinda
KPU Samarinda Lakukan Verifikasi Data Pemilih di Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda

SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda terus memastikan validitas data pemilih untuk Pilkada 2024. Pada Rabu (20/11/2024), KPU Samarinda mengunjungi Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda untuk melakukan verifikasi dan validasi data pemilih pada TPS Lokasi Khusus 901.
Kunjungan ini dipimpin oleh anggota KPU Samarinda, bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda, Theo Adrianus.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pencocokan dan verifikasi data pemilih yang berada di Lapas Narkotika berjalan dengan baik. Pemilih di lokasi khusus seperti Lapas tetap menjadi prioritas untuk mendapatkan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2024.
“Kami terus berupaya agar seluruh warga binaan yang memiliki hak pilih dapat terdaftar dan menggunakan hak pilihnya dengan baik pada hari pemungutan suara nanti,” ujar Theo Adrianus.
KPU Samarinda menyatakan, kolaborasi yang baik antara pihak Lapas, Bawaslu, PPK, dan PPS diharapkan dapat memastikan data pemilih yang akurat sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan kondusif.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen KPU Samarinda untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat, termasuk di lokasi-lokasi khusus seperti Lapas,” ungkap salah satu anggota KPU Samarinda.
[TOS | ADV KPU SAMARINDA]
Related Posts
- Puluhan Makam di TPU Cempaka Jalan Pangeran Suryanata Longsor, BPBD Samarinda Upayakan Relokasi
- Pesan Menteri Kebudayaan RI Soal Renovasi Masjid Shiratal Mustaqiem Samarinda: Jaga Keaslian Nilai Sejarahnya
- Resmikan Balai Pelestarian Kebudayaan di Samarinda, Menteri Fadli Zon Dorong Akselerasi Kemajuan Budaya
- Daya Rusak Tambang Adalah Penjajahan Gaya Modern
- Soroti Aktivitas Anak Jalanan yang Meresahkan, DPRD Samarinda Minta Masyarakat Tidak Beri Uang