Kaltimtoday.co, Samarinda - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda menyatakan kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lebih rentan konflik ketimbang Pemilu 2024 sebelumnya. Hal ini menjadi langkah pasti bagi pihak Polresta Samarinda untuk melakukan pengamanan saat kontestasi politik November mendatang.

Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ary Fadli menyampaikan bagaimana kegiatan rapat koordinasi lintas sektoral, yang diselenggarakan di Hotel Aston Samarinda pada Kamis (6/6/2024).

"Hari ini kami melaksanakan kegiatan rakor bersama KPU dan stakeholder lainnya, untuk persiapan pengamanan operasi Mantap Praja Mahakam 2024," pungkasnya.

Ary menjelaskan, untuk saat ini pihaknya ingin mendengarkan secara langsung, pemaparan soal jumlah TPS, Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta gambaran penyelenggaraan Pilkada 2024 dari KPU Kota Samarinda.

"Setelah mendapat paparan tersebut, barulah kami bisa menentukan berapa personel yang akan kami luncurkan, serta teknis pengamanannya seperti apa," kata Ary Fadli.

Menurut Ary, pelaksanaan Pemilu sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak penyelenggara dan kepolisian, untuk menguatkan sinergitas ke depan dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.

"Salah satu permasalah kemarin di Pemilu, ada seseorang yang tidak memiliki hak pilih di suatu tempat, namun bisa mencoblos untuk memilih. Ini menjadi evaluasi bagi kami, untuk memperketat pengawasan agar pihak penyelenggara bisa fokus menjalankan tugasnya lebih baik lagi," tutur Ary.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat menilai bahwa penyelenggaraan Pilkada tentu lebih rentan terjadi konflik ketimbang Pemilu 2024 sebelumnya. Artinya, tentu membutuhkan pengamanan dari kepolisian dan stakeholder lainnya dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.

"Tentu kami juga fokus dalam menjaga kondusifitas dan kelancaran Pilkada serentak. Karena ini lebih rentan konfliknya, semua akan terpusat pada figur-figur yang akan bertanding," kata Firman.

Kendati begitu, dirinya bersama stakeholder terkait juga akan serius untuk menciptakan penyelenggaraan pilkada yang adil dan jujur, serta menjunjung tinggi demokrasi yang baik dalam kontestasi politik nantinya.

"KPU akan berkomitmen, menyelenggarakan pilkada serentak ini berjalan dengan aman dan nyaman bagi masyarakat. Tentu dengan bantuan kepolisian, serta stakeholder lain yang bertugas untuk menjaga kondusifitas pilkada ke depan," tutup Firman.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp