Kaltimtoday.co, Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati PPU Tahun Anggaran 2022 pada Jumat (28/4/2023).

Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor menilai, ada beberapa hal yang dimasukkan ke dalam rekomendasinya sebagai upaya perbaikan dan menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU. 

“Saya kira tadi sudah ada tadi rekomendasi kita, tinggal nanti dipelajari. Tetapi yang terpenting saya kira terkait anggaran itu bagaimana kita meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita," tuturnya. 

Syahrudin memandang bahwa Pemkab PPU belum memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Padahal, PPU memerlukan lebih banyak sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang progresif.

"Karena PAD ini tidak mungkin kita terlalu berharap bahwa itu (berasal) hanya dari Dana Bagi Hasil (DBH) terus, jangan sekadar DBH itu kita pakai saja, bagaimana kita membelanjakan kaitannya nanti pada ujungnya berpotensi memberi peningkatan PAD, jadi itu yang kami harapkan," imbuhnya. 

Berdasarkan kacamatanya, masih banyak potensi pendapatan yang dapat dikelola Pemkab PPU di lini sektor yang lain. Syahrudin mencontohkan pada sektor pelabuhan cukup berpotensi menjadi PAD. 

"Pelabuhan itu kita belum garap maksimal. Banyak kebocoran-kebocoran di sana, khususnya di Pelabuhan Buluminung karena itu kan membesar. Katakan pengapalan satu ponton batu bara saja, sudah berapa retribusinya itu," lugasnya. 

Potensi PAD lainnya juga terlihat pada sektor usaha sarang burung walet yang seharusnya menjadi perhatian untuk mendongkrak PAD ke depannya di PPU. Pada pembacaan rekomendasi LKPJ, dalam bisnis ini juga menunjukkan persentase realisasinya sebesar Rp 24 juta, sementara targetnya Rp 52 juta.

Lebih detail, perhotelan lokal juga menjadi perhatian Syahrudin. Khususnya terkait dengan Penajam Suite Hotel milik Pemda yang seharusnya dapat menambah pundi-pundi rupiah bagi PAD di PPU.

"Aset-aset kita itukan bisa berpotensi untuk meningkatkan PAD. Semua kalau itu dikelola dengan baik, tetapi harapannya ke depan harus kita perbaiki," katanya.

Selain itu, pungutan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DPHTB) juga diharapkannya sudah melesat tinggi seiring dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sebab, Akta Jual Beli (AJB) Pemda lah yang mengelola dan DPHTB dapat diraup.

"Saya kira itu yang penting majunya pemerintah daerah ini kan kalau memang anggarannya tercukupi dengan baik pembangunannya," tandasnya.

[RWT | ADV DPRD PPU]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.