Daerah
DPRD Kukar Dorong Optimalisasi PAD, Soroti Potensi Pendapatan yang Belum Tergarap
Kaltimtoday.co, Tenggarong - Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), menyusul capaian sementara yang baru mencapai sekitar 70 persen.
Dirinya menanggapi informasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar yang mencatat capaian tersebut merupakan hasil kalkulasi hingga pertengahan tahun. Meski demikian, Yani menekankan pentingnya sikap optimistis dan kerja maksimal agar target PAD dapat mendekati angka perencanaan.
“Harapan kami tetaplah optimis, tetaplah optimal melakukan fungsi-fungsi bagaimana PAD itu bisa meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, jika target PAD telah direncanakan 100 persen, maka realisasinya setidaknya tidak boleh meleset terlalu jauh dari angka tersebut.
“Kalau meleset, ya minimal jangan terlalu jauh. Minimal melesetnya 10 persen, jangan juga sampai 30 persen,” katanya.
Yani menilai, masih banyak potensi PAD Kukar yang sebenarnya belum tersentuh secara optimal. Potensi tersebut antara lain berasal dari pendapatan air tanah, pajak restoran, pajak hiburan, hingga retribusi daerah lainnya yang sah.
Selain itu, ia juga menyoroti pemanfaatan aset daerah yang selama ini digunakan, namun belum memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.
“Selama ini aset-aset itu digunakan, tapi tidak ada kontribusi ekonominya kepada daerah,” ucapnya.
Padahal, nilai aset milik daerah Kukar disebut mencapai ratusan miliar rupiah dan memiliki peluang besar untuk diberdayakan secara lebih produktif.
“Ke depan aset-aset itu bisa semua dipungsikan, dikelola bagaimana bisa mendapatkan pendapatan aset di daerah,” lanjutnya.
Tak hanya itu, DPRD Kukar juga mendorong optimalisasi pajak dari sektor lain, termasuk pendapatan dari penggunaan bahan bakar oleh kendaraan dan alat berat milik perusahaan yang beroperasi di wilayah Kukar.
[RWT]
Related Posts
- Ketua DPRD Soroti Mangkraknya Hotel Atlet, Minta Pemprov Serius Garap Potensi PAD
- Kebocoran Potensi PAD Dinilai Hambat Pembangunan Infrastruktur Kaltim
- Penurunan Pendapatan di RAPBD 2026 Isyaratkan Risiko Fiskal, DPRD Minta Reformasi PAD
- Bupati Berau Tegaskan Komitmen Hentikan Praktik yang Berpotensi Bocorkan PAD
- Kuota Haji Kukar Dipotong 361 Kursi, DPRD Desak Pemerintah Pusat Tinjau Ulang









