DPRD KALTIM
Kebocoran Potensi PAD Dinilai Hambat Pembangunan Infrastruktur Kaltim
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Firnadi Ikhsan, menyoroti masih lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai menghambat percepatan pembangunan infrastruktur di provinsi tersebut. Ia menegaskan bahwa Kaltim masih memiliki sumber penerimaan yang besar, namun belum digarap maksimal oleh pemerintah daerah.
Firnadi menjelaskan, sektor-sektor yang terkait kekayaan alam Kaltim mulai dari pertambangan hingga industri energi menyimpan peluang signifikan untuk meningkatkan PAD, khususnya melalui pajak dan retribusi daerah.
“PAD adalah peluang legal yang harus dimanfaatkan. Dengan sumber daya yang kita punya, penerimaan daerah seharusnya bisa jauh lebih optimal,” ujarnya.
Salah satu potensi penerimaan yang dinilai paling besar kebocorannya adalah pajak alat berat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2024, Kaltim kehilangan potensi pendapatan hingga Rp50 miliar hanya dari sektor tersebut. Firnadi menyebut angka itu sangat berarti, karena setara dengan pembangunan jalan sepanjang lima kilometer.
Selain alat berat, ia juga menyoroti belum maksimalnya penerimaan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) industri. Menurutnya, apabila seluruh perusahaan yang beroperasi taat aturan dan menyetor pajak secara penuh, maka pendapatan provinsi akan meningkat signifikan.
“Jika seluruh pajak BBM industri masuk sesuai ketentuan, Provinsi Kaltim akan memperoleh bagi hasil pajak yang sangat besar,” tegas politisi PKS tersebut.
Firnadi menyebut PAD Kaltim saat ini memang sudah mencapai sekitar Rp10 triliun, atau hampir 50 persen dari total APBD. Namun, capaian itu masih jauh dari ideal mengingat potensi penerimaan dari sektor pajak dan retribusi belum dioptimalkan sepenuhnya.
Selain perpajakan, ia menilai pengelolaan alur sungai juga belum memberikan kontribusi maksimal. Kegiatan bongkar muat, jasa pemanduan kapal, hingga tarif tambat ponton disebut masih longgar dan perlu penataan agar bisa menjadi sumber penerimaan baru bagi daerah.
“Masyarakat membutuhkan pembangunan. Itu hanya bisa dicapai kalau seluruh potensi PAD digarap dengan serius dan optimal,” pungkasnya.
[RWT | ADV DPRD KALTIM]
Related Posts
- DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov: Penetapan UMP 2026 Bukan Soal Angka, Tapi Kepastian Hidup Pekerja
- Bupati Berau Tegaskan Komitmen Hentikan Praktik yang Berpotensi Bocorkan PAD
- Shemmy Permata Sari Sosialisasikan Perda Ketahanan Keluarga, Tekankan Peran Orangtua dalam Pembentukan Nilai
- Pendapatan Kukar Diprediksi Turun, Abdul Rasid Minta Pemda Maksimalkan PAD dan Sektor Swasta
- Soal Konflik Agraria di Paser Berujung Penetapan Tersangka, Komisi I DPRD Minta PT PTPN IV Tak Perpanjang Kasus









