Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai mengambil langkah untuk meminimalisir ketergantungan terhadap pertambangan baru baru. Mengingat sektor pertambangan punya sisi negatif dan berdampak kepada lingkungan masyarakat, Samarinda rupanya ingin bertransformasi menuju ekonomi berbasis perdagangan serta jasa.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Pemkot Samarinda, Marnabas menegaskan bahwa, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memastikan tidak ada lagi perpanjangan izin tambang.

“Tidak boleh ada izin pertambangan yang diperpanjang. Kecuali yang izinnya masih berlaku tetap berlanjut,” kata Marnabas.

Dalam menciptakan suatu daerah yang bebas dari kawasan pertambangan, dirinya menilai perlu sinergi yang kuat antara pemerintah kota, provinsi, hingga koordinasi melalui Kementerian ESDM. Hal itu untuk memastikan kebijakan ini berjalan sesuai rencana.

Selain itu, Marnabas juga meminta Pemprov Kaltim meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang, terutama dalam hal reklamasi lahan pascatambang. Sebab selama ini, Pemkot Samarinda memiliki keterbatasan kewenangan dalam menindaklanjuti perusahaan tambang.

“Karena di tanah tersebut ada lapisan tanah subur (top soil) 15 hingga 20 sentimeter, jadi untuk reklamasi kami meminta disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” jelasnya.

Kendati begitu, Pemkot Samarinda juga akan membentuk tim khusus untuk mengawasi dan menindaklanjutu aktivitas pertambangan ilegal, yang kian meresahkan masyarakat setiap saat.

“Kita akan membentuk tim khusus untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal dan itu akan saya koordinasikan terkait pengembalian  top soil sesuai SOP,” pungkasnya.

[RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp