Daerah

Libatkan BPN, Pemkot Samarinda Tak Ingin Ada Sengketa Lahan dalam Pembanguan Kawasan Loa Kumbar

Defrico Alfan Saputra — Kaltim Today 22 Agustus 2023 20:14
Libatkan BPN, Pemkot Samarinda Tak Ingin Ada Sengketa Lahan dalam Pembanguan Kawasan Loa Kumbar
Asisten II Pemkot Samarinda Sam Syaimun. (Defrico/Kaltimtoday.co)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam akselerasi pembangunan di kawasan Loa Kumbar, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melibatkan Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk mengkaji permasalahan lahan di desa tersebut.

Sebelum pembangunan dimulai, Wali Kota Samarinda, Andi Harun menunjuk Asisten II Pemkot Samarinda, Sam Syaimun sebagai Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan langkah-langkah yang terkoordinasi dan efektif dalam pelaksanaan pembangunan di kawasan Loa Kumbar.

"Kami libatkan BPN Samarinda untuk mengkaji lahan di sana. Jangan sampai, setelah dilakukan pembangunan masih ada sengketa lahan di sana," ungkap Sam Syaimun pada Selasa (22/8/2023).

Dalam kajian bersama BPN Samarinda, pihaknya berharap dapat mengidentifikasi dengan jelas lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat serta lahan yang diklaim oleh perusahaan PT SAMTRACO, sebuah perusahaan kayu yang sempat berjaya pada masanya. 

"Kita perlu tahu mana lahan milik masyarakat setempat, agar bisa dilakukan pembangunan. Terlebih, jika perusahaan tersebut mau menghibahkan sebagian lahannya di sana, lebih bagus lagi," jelasnya.

Tim Koordinasi Percepatan Loa Kumbar yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah ditunjuk oleh Andi Harun untuk memastikan program-program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai target. Beberapa program tersebut meliputi pembangunan rumah layak huni (RLH), pengembangan playground, pembangunan dermaga perintis, peningkatan infrastruktur sekolah, sanitasi, serta peningkatan jalan dan drainase lingkungan.

Rencananya, dalam waktu dekat, langkah awal pembangunan akan dimulai dengan pembukaan akses jalan bekerja sama dengan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Langkah ini merupakan bagian dari usaha kolaboratif antara TNI dan pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

"Mulanya dari kegiatan TMMD terlebih dulu, Insyallah akhir Desember, pembangunan bisa dieksekusi," paparnya.

Sebagai informasi, perencanaan pembangunan akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. Sehingga, pada APBD murni 2024, pekerjaan dapat segera dijalankan.

"Jadi di APBD murni 2024 itu sudah langsung bekerja. Analisis mendalam atau rapat cukup dua kali saja," tutupnya.

[RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Berita Lainnya