Kaltimtoday.co - Menjelang Pemilihan umum (Pemilu) 2024, pembahasan mengenai syarat calon anggota DPR 2024 pun mulai ramai diperbincangkan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan publik adalah bagi calon anggota DPR 2024, tidak ada ketentuan harus memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atau Surat Keterangan Kelakuan Baik yang diterbitkan oleh Polri.

Padahal dalam mendaftar pekerjaan baik di sektor swasta maupun negeri (PNS), kerap mewajibkan pendaftar memiliki SKCK.

Adapun syarat calon anggota DPR 2024 yang telah diatur Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI adalah sebagi berikut:

Baca Juga: Alasan Tunjangan Rumah untuk Anggota DPR 2024-2029: Rumah Dinas Kalibata Sudah Usang dan Sering Bocor
1. Harus berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun
2. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA)
3. Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani
Baca Juga: Presiden Jokowi Imbau DPR Sahkan RUU Perampasan Aset
4. Calon anggota DPR RI harus berasal dari sebuah partai politik
5. Tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri secara independen.

Selain kelima syarat khusus di atas, ada syarat umum yang harus dipenuhi. Berikut daftar syarat khusus seseorang dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPR 2024.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Baca Juga: DPR Pastikan Tidak Ada Pengesahan Diam-Diam untuk RUU Pilkada
2. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
3. Tidak pernah sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
4. Bebas dari praktik penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif
Baca Juga: Revisi UU Pilkada Batal, Wakil Ketua DPR Sebut Tetap Berlaku Putusan MK
5. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
6. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR.
7. Calon legislatif yang merupakan mantan narapidana, sudah selesai menjalani hukuman penjara dan wajib mengumumkan kepada publik bahwa dia pernah dihukum penjara.
Baca Juga: Berita Terkini! DPR Tunda Sidang Paripurna Pengesahan Revisi UU Pilkada, Ini Alasannya

Dalam syarat-syarat untuk menjadi anggota DPR di atas, memang tidak disebutkan secara jelas untuk memiliki SKCK sebelum mendaftar jadi anggota DPR. Pasal 240 yang mengatur hal ini pun tidak menuliskan ketentuan ini.

Pada pasal tersebut dijabarkan beberapa dokumen kelengkapan yang wajib dilampirkan seseorang saat daftar menjadi calon anggota DPR, di antaranya:

1. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia
2. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazalr, surat tanda tarnat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024: Ajang Refleksi dan Evaluasi Pesta Demokrasi Indonesia
3. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika
5. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih
Baca Juga: PN Surabaya Bebaskan Ronald Tannur dari Seluruh Dakwaan, Keluarga Korban Sebut Tidak Adil!
6. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
7. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
8. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan kar5rawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
Baca Juga: Kutukan Presiden Minoritas: Keterpaksaan Merangkul Partai yang Kalah dalam Pemilu
9. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu
10. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwalcilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup
11. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
Baca Juga: Belum Optimal, Irwan Fecho Dorong Pembangunan Infrastruktur Desa di Rapat Banggar DPR

Hanya saja, disebutkan bahwa calon anggota DPR RI melampirkan "surat pernyataan bermaterai tidak pernah dipidana". Apakah surat ini sama derajatnya dengan SKCK?

Selain itu, Pasal 240 Ayat (2) huruf c UU Pemilu berbunyi "Surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana." Artinya, mantan napi atau orang yang pernah dipenjara juga boleh mendaftar menjadi anggota DPR.

[RWT | SR]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.