Kaltimtoday.co, Samarinda - Setelah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto, Koperasi Desa Merah Putih di Samarinda rupanya menghadapi sejumlah permasalahan. Mulai dari modal, penjualan, hingga pengembangan unit usahanya. Ketua Koperasi Desa pun harus memutar otak mencari cara agar bertahan di situasi sekarang.

Sejak awal berdiri pada Juli lalu, Koperasi Desa Merah Putih Lempake Samarinda mendapat dukungan dari BUMN. Dukungan tersebut berupa Beras SPHP, IDFood, dan lain sebagainya. Mereka menjalankan sistem kerja sama berbentuk konsinyasi bersama koperasi. Seiring berjalannya waktu, sistem tersebut tidak bisa dilanjutkan.

"Kami akhirnya harus melakukan pembelian putus dari mereka, dan hal ini menjadi salah satu kendala dalam pengembangan unit usaha kami," sebut Ketua Koperasi Desa Merah Putih Lempake Samarinda, Adung.

Menghadapi masalah itu, koperasi langsung membangun komunikasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Provinsi Kalimantan Timur. Walhasil, mereka mendapat dukungan untuk pengelolaan kegiatan koperasi.

"Sampai sekarang, bantuan pembiayaan dari Himbara belum juga terealisasi. Karena itu, kami harus inisiatif bergerak, bukan hanya pada unit-unit usaha yang bersifat mandatori," tegasnya.

Koperasi Merah Putih memiliki beberapa unit usaha mandatori, di antaranya kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit simpan pinjam, apotek desa, klinik desa, sistem pergudangan/cold storage, dan sarana logistik.

Karena keterbatasan pembiayaan, Kopdes Merah Putih Lempake Samarinda mencari jalan keluar untuk tidak memfokuskan energi hanya pada unit-unit tersebut. 

"Jadi kami mulai menggali potensi yang ada di wilayah Kelurahan Lempake, agar koperasi ini terus beroperasi," tambahnya.

*Kopdes Bidik Pengolahan Gabah dan Peternakan Jadi Usaha di Luar Mandatori*

Bicara soal potensi, wilayah Lempake Samarinda memiliki kekuatan besar di sektor pertanian dan peternakan. Sektor-sektor ini merupakan bagian penting dari perekonomian lokal. Adung bersama anggota koperasi melihat peluang pada dua sektor itu.

Ia berencana mengulik potensi pengolahan gabah, khususnya pascapanen. Di wilayah Samarinda Utara cakupan OPLAH Brigade Pangan terdapat sekitar 210 hektare lahan pertanian non-reguler. 

"Kami ingin jalin kerja sama dengan Bulog, karena mereka kan ditugaskan Presiden untuk menyerap gabah kering panen dari para petani," sebut Adung.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengembangkan sentra peternakan, khususnya di bidang ruminansia kecil seperti domba. Beberapa waktu lalu, pihak koperasi berkomunikasi dengan Dinas Peternakan Provinsi dan mendapat sambutan positif terkait inisiatif itu.

"Dalam waktu dekat, kami sedang dalam proses penyusunan visibility study sebagai dasar untuk mengajukan permohonan dukungan kepada dinas terkait," bebernya.

Setelah visibility study selesai, koperasi desa lempake akan bersurat secara resmi kepada  Wali Kota Samarinda Andi Harun, untuk mengajukan audiensi guna mempresentasikan rencana kerja tersebut.

[RWT]