SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Program Buncu Baca yang digagas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur terus menjadi sorotan dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat. Namun, minimnya monitoring langsung di lapangan menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi pemanfaatan fasilitas ini.

Pustakawan Ahli Muda DPK Kaltim, Patimah Irny, mengungkapkan bahwa evaluasi terhadap penggunaan Buncu Baca selama ini hanya dilakukan melalui aplikasi, yang dinilai kurang efektif untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di daerah.

“Kami pantau melalui aplikasi, tetapi ini tidak cukup karena beberapa masalah seperti banjir atau kerusakan fisik seringkali tidak terdeteksi. Anggaran untuk monitoring langsung memang belum tersedia saat ini,” ujar Patimah, Rabu (4/12/2024).

Patimah menjelaskan, salah satu contoh kendala yang dialami adalah di Mahakam Ulu, di mana Buncu Baca tidak digunakan selama tujuh bulan karena dampak banjir besar. Barang-barang disimpan di tempat tinggi namun tidak kembali digunakan setelah banjir surut.

“Hal seperti ini membuat potensi Buncu Baca tidak termanfaatkan maksimal. Padahal, fasilitas ini dirancang untuk membantu masyarakat mengakses literatur dengan mudah,” tambahnya.

Selain itu, koordinasi dengan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa daerah bahkan tidak memiliki admin khusus yang bertugas memantau dan mengelola fasilitas Buncu Baca.

Patimah menyarankan agar evaluasi lapangan dilakukan secara rutin, setidaknya setiap enam bulan sekali. Hal ini bertujuan untuk memantau kondisi fisik Buncu Baca sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara penggunaannya.

“Kami berharap ada tim khusus yang dapat memonitor dan membantu mengatasi kendala di lapangan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga perlu ditingkatkan agar pemanfaatan fasilitas ini lebih efektif,” jelasnya.

DPK Kaltim optimis bahwa dengan monitoring yang lebih baik dan koordinasi yang lebih erat, Buncu Baca dapat menjadi salah satu solusi nyata untuk meningkatkan literasi masyarakat di Kalimantan Timur. 

“Kerja sama yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota akan sangat mendukung keberhasilan program ini,” tutup Patimah.

[TOS | ADV DPK KALTIM]