Kaltimtoday.co, Samarinda - Wacana penerapan sistem parkir berlangganan digital di Samarinda terus bergulir. Skema ini disebut-sebut sebagai solusi untuk menekan praktik juru parkir liar (jukir) sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 

Namun, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengingatkan Pemerintah Kota agar tidak hanya fokus pada penghapusan jukir liar, melainkan juga menyoroti akar permasalahan yang membuat praktik itu tumbuh subur.

Menurutnya, keberadaan jukir liar tak bisa dipandang semata-mata sebagai gangguan ketertiban. Di balik praktik liar itu, ada persoalan ekonomi yang kerap diabaikan. 

“Masalah jukir liar ini sudah masuk ke urusan perut. Kalau pemerintah tidak melihat sisi ini, potensi kriminalitas malah bisa meningkat,” tegas Samri.

Ia menilai langkah Pemkot untuk menerapkan sistem parkir berlangganan memang baik dalam konteks penguatan PAD dan transparansi pengelolaan retribusi. Apalagi, melalui skema ini, pengguna parkir akan dikenakan tarif Rp1 juta per tahun untuk kendaraan roda empat dan Rp480 ribu untuk roda dua. Adapun kendaraan yang berlangganan akan menerima kartu serta stiker khusus sebagai tanda resmi dan terbebas dari pungutan tunai di lapangan.

Namun, Samri menegaskan bahwa keberhasilan sistem ini tidak cukup hanya dari sisi teknis atau digitalisasi. Pemerintah juga harus berani masuk ke persoalan sosial yang mendasari munculnya praktik jukir liar. 

“Jangan hanya mengejar target PAD, tapi kemudian menghilangkan pekerjaan orang. Yang terjadi nanti, mereka hanya pindah lokasi, bukan berhenti,” kritiknya.

Ia menyarankan agar para jukir liar yang selama ini menggantungkan hidup dari parkir diberdayakan dan difasilitasi untuk masuk ke dalam sistem resmi. Bahkan, pemerintah bisa menghitung potensi pendapatan mereka dan menawarkan skema yang saling menguntungkan.

“Misalnya, jukir liar selama ini dapat Rp3 juta sebulan. Kalau digaji Rp2 juta oleh pemerintah dan Rp1 juta masuk ke kas daerah, itu lebih pasti. Masyarakat juga merasa lebih aman karena tidak ada pungli, dan PAD tetap masuk,” ungkap Samri.

Ia pun mendorong Pemkot Samarinda untuk bertindak lebih holistik dalam menangani persoalan parkir. Menurutnya, masyarakat sebenarnya bersedia membayar, baik ke jukir resmi maupun liar, hanya saja uangnya sering kali tidak masuk ke negara.

“Ini soal pengelolaan. Kalau semua dikelola dengan benar, masyarakat tetap bayar, PAD naik, jukir sejahtera, dan kota jadi lebih tertib. Tapi pemerintah jangan lupa: akar masalahnya ada di situ, bukan cuma soal retribusi, tapi soal kebutuhan hidup,” pungkasnya.

[NKH | ADV DPRD SAMARINDA]