Kaltim
Musda Golkar Kaltim Berpotensi Aklamasi, Salehuddin: Semua Sudah Satu Suara
Kaltimtoday.co, Samarinda - Penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Kalimantan Timur resmi digelar di Hotel Mercure Samarinda, Sabtu (19/7/2025). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin (Fraksi Golkar) menyebut bahwa ada kemungkinan potensi aklamasi dalam musda tersebut.
Salehuddin menjelaskan, musda kali ini menjadi momentum paling penting bagi kepemimpinan DPD Golkar Kaltim kedepannya.
"Alhamdulillah, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga sudah hadir dan datang langsung. Persiapannya juga sudah optimal. Insyaallah, semoga pembukaan dan pelaksanaan Musda bisa berjalan lancar," sebutnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kemungkinan terjadi aklamasi dalam musda DPD Golkar Kaltim tahun ini. Sebab, hanya ada satu nama Rudy Mas'ud yang menjadi kandidat kuat dalam Pemilihan Bakal Calon Ketua DPD Golkar Kaltim Periode 2025-2030.
"Insyaallah aklamasi, satu orang, satu suara, satu tujuan. Golkar untuk Kaltim Emas," bebernya.
Dari pantauan di lapangan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia juga telah hadir dalam penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Kaltim.
Sementara itu, Ketua Steering Committee (SC), Sabir Nawir menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan secara matang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Kalimantan Timur.
“Kami telah menyiapkan 700 kursi untuk tamu undangan yang hadir dalam musda," sebutnya.
Sabir mengonfirmasi, saat ini hanya ada nama Rudy Mas’ud yang telah terdaftar sebagai bacalon Ketua DPD Partai Golkar Kaltim , sehingga besar kemungkinan Musda akan berakhir secara aklamasi.
“Secara otomatis calon tunggal, jika terus begitu maka akan aklamasi. Namun tetap kita laksanakan mekanisme," tutup Sabir.
[RWT]
Related Posts
- Pemprov Kaltim Kolaborasi dengan Kodam VI Mulawarman Manfaatkan Lahan Eks Tambang untuk Program Swasembada Beras
- Wagub Kaltim Seno Aji Hadiri HUT ke-4 Arus Bawah, Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
- Tolak UU KUHAP Disahkan, Akademisi: UU Ini ‘Hukum Anti-Kritik’ Ancam Kebebasan Akademik dan Kriminalisasi Peneliti
- Gratispol Tetap Berlanjut di 2026, Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran Rp1,4 Triliun
- Penangkapan Kembali Misran Toni Tuai Pertanyaan, Keluarga Bingung Soal Status Hukum








