Kaltimtoday.co, Samarinda - Pasar Merdeka Samarinda diwacanakan sebagai pasar dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Pemkot Samarinda merekomendasikan pasar tersebut dengan sejumlah alasan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, Marnabas menyebutkan, awalnya Pasar Merdeka masih belum tertata rapi dan terkesan rapi. Pihaknya pun melihat ada tantangan yang bisa diambil jika Pasar Merdeka berhasil mendapatkan SNI.

Pun pasar-pasar lainnya juga akan lebih mudah untuk dipersiapkan sebagai SNI Pasar Rakyat. Persiapan dan pembenahannya pun sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu.

"Jadi mengubah pola pikir pedagang dan pembeli itu tidak semudah yang kami bayangkan. Kami harus kumpulkan pelan-pelan. Termasuk komitmen kami untuk memperbaiki fasilitasnya," beber Marnabas saat ditemui, Selasa (12/4/2022).

Perbaikan itu beragam. Mulai drainase, memindahkan pedagang untuk berjualan di dalam pasar dan yang di luar pasar langsung dibongkar, mengatur penataan, hingga mengajari pedagang untuk pembayaran non tunai melalui QRIS. Termasuk imbauan kepada pedagang agar tak menjual barang-barang berbahaya.

"Kami edukasi pedagang dan muncul komitmen mereka. Meski saya tahu masih ada kendala lain. Kalau nanti kami bangun pasar lagi, itu sudah kami terapkan standar yang mengacu ke SNI," lanjutnya.

Ada beberapa hal yang segera ditambahkan oleh Disdag Samarinda. Misalnya timbangan. Fungsinya untuk mengukur berat bahan pokok yang dijual pedagang agar sesuai. Kemudian, yang awalnya pasar hanya buka setengah hari, sekarang sudah dibuka selama 1 hari. Ke depannya, Disdag Samarinda juga berencana untuk menambah lahan parkir. Secara keseluruhan, pihaknya akan mengatur itu agar menarik minat masyarakat mengunjungi Pasar Merdeka.

"Tahun ini, untuk Pasar Merdeka itu dianggarkan sebesar Rp 1,8 miliar. Belum lagi di APBD Perubahan nanti. Mungkin sekitar Rp 3 miliar," bebernya lagi.

Diketahui, total pasar di Samarinda ada 14. Tak berhenti di Pasar Merdeka, pasar-pasar lainnya juga diharapkan bisa segera mempunyai SNI. Oleh sebab itu, Disdag selalu melibatkan pengelola pasar lain ketika Pasar Merdeka memiliki kegiatan. Agar pengelola lainnya bisa langsung tahu apa saja yang sebenarnya perlu dipenuhi di pasar.

Pasar yang sehat, ujar Marnabas, harus mempunyai sejumlah fasilitas penunjang. Mulai ruang sanitasi, toilet untuk disabilitas dan non disabilitas, ruang laktasi, ruang kesehatan, akses jalan untuk disabilitas, hingga jarak antar pedagang pun diatur. Tujuan utamanya mencapai higienitas.

"Di Pasar Merdeka itu ada petugas yang berdiri sampai selesai pasar. Mereka bergantian untuk membersihkan pasar. Saat ini, gaji petugas itu sudah kami naikkan, diberi seragam," tambah Marnabas.

Keuntungan pasar yang mendapatkan sertifikat SNI tentu menjadikan pasar sebagai tempat yang bersih dan higienis. Sebab bebas dari bahan berbahaya. Ditambah lagi pengunjung yang nyaman saat berbelanja. Sebagai informasi, Pasar Merdeka diisi oleh sekitar 354 pedagang.

Ada Kemungkinan Pasar Rakyat Digiring Menjadi Perusahaan Daerah

Dikonfirmasi pula, Plh Sekda Samarinda Ali Fitri Noor menjelaskan bahwa, pemerintah memang ada menetapkan standardisasi untuk seluruh pasar rakyat. Baik dari segi kesehatan, kebersihan, dan lingkungan. Ali menyebut, modernisasi di pasar rakyat juga harus terlihat.

"Kami menginginkan itu. Alhamdullilah, di Samarinda itu salah satunya ya Pasar Merdeka. Insyaallah, kalau Juli ini Pasar Merdeka sudah dapat SNI, maka 13 pasar lainnya akan mengikuti," ungkap Ali.

Ali menilai, konsep standardisasi berbasis SNI ini berpeluang bagus bagi Samarinda. Terlebih lagi, Samarinda akan berkembang menjadi kota besar juga karena kehadiran Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anggarannya pun otomatis berasal dari APBD Samarinda.

"Pasar ini kan juga bagian dari ruang publik yang harus dipertanggungjawabkan. Kami akan anggarkan itu. Tapi pemkot juga coba memanfaatkan anggaran-anggaran yang lain. Nantinya, pasar akan kami giring menjadi perusahaan daerah (perusda)," lanjut Ali.

Jika suatu saat sudah menjadi perusda, maka pelayanan publik bisnis akan ada di sana. Sehingga akan membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Terkait pengembangannya, pemerintah sebagai regulator saja. Mencontoh seperti DKI Jakarta.

"Kami persiapkan pasar rakyat yang modern dan mempunyai standar SNI," tegas Ali.

Sejumlah Parameter Harus Dipenuhi untuk Jadi Pasar SNI

Terpisah, Perwakilan Tim Penilaian Pasar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Donny Adityawarman menambahkan, mengacu pada SNI 8152:2021 tentang Pasar Rakyat terdiri atas persyaratan umum, teknis, dan pengelolaan yang harus dipenuhi.

"Ada beberapa parameter yang harus disiapkan pasar. Umumnya itu ada di fisik dan dokumen. Kalau fisik itu misalnya, harus ada ruang laktasi mulai koridor dengan jumlah tertentu," beber Donny.

Demi mendapatkan sertifikasi SNI, maka ditetapkan beberapa tipe pasar. Hal itu ditentukan dari jumlah pedagang di pasar. Misalnya untuk tipe I, berarti lebih dari 750 orang. Tipe II mulai 501-705 orang, tipe III mulai 250-500 orang, dan tipe IV kurang dari 250 orang.

"Yang melakukan penilaian itu Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Sebenarnya penilaiannya cepat. Kan awalnya kan pihak pasar mengajukan permohonan," lanjut Donny.

Sebelumnya, Kemendag ada mengirimkan surat ke pemprov dan pemda seluruh Indonesia untuk mengajukan pasar yang akan dapat sertifikasi SNI. Sehingga pengusulan pasar ada di tangan pemerintah daerah masing-masing.

"Kami melihat (Pasar Merdeka) cukup mendekati bisa mendapatkan sertifikat SNI. Jadi selain mendorong pasar yang sudah ada, tapi juga memberdayakan pedagang di dalamnya," tutupnya.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.