Kaltimtoday.co, Tenggarong - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan tambahan modal untuk memperkuat program Kredit Kukar Idaman (KKI) Terbaik yang terus tumbuh positif. Kinerja penyaluran kredit ini juga akan diperluas dengan peningkatan plafon pembiayaan dari Rp 50 juta menjadi hingga Rp 500 juta per debitur.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyebut, program kolaborasi antara Pemkab Kukar dan Bankaltimtara itu berjalan efektif dan sangat diminati masyarakat. Hingga September 2025, total pembiayaan yang sudah tersalurkan mencapai sekitar Rp 36–37 miliar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.800 debitur. 

Tingkat Non-Performing Loan (NPL) atau yang biasa disebut kredit macet pun terjaga di bawah 2,5 persen. Capaian ini menjadi indikator kuat bahwa program kredit tanpa bunga tersebut benar-benar menyentuh pelaku usaha di tingkat bawah.

“Harapannya, program petani naik kelas, nelayan naik kelas, dan UMKM naik kelas bisa semakin nyata,” ujar Aulia saat menghadiri HUT ke-60 Bankaltimtara di Tenggarong, Rabu (13/10/2025).

Sebagai salah satu pemegang saham besar Bankaltimtara, Pemkab Kukar memiliki andil penting dalam arah penguatan program ini. Aulia menjelaskan, Kukar tercatat sebagai pemegang saham terbesar kedua dengan porsi sekitar 7 persen.

Dari porsi saham tersebut, dividen yang diterima dari Bankaltimtara akan dikembalikan sebagai penyertaan modal baru. Hal ini bertujuan memperkuat keberlanjutan KKI agar penyaluran kredit tetap lancar dan semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya.

“Untuk tahun depan, kita rencanakan penyertaan modal sebesar Rp 21 miliar. Tambahan ini penting karena dana yang ada saat ini sudah terserap lebih dari 70 persen, bahkan mendekati 100 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Bankaltimtara Kantor Cabang (KC) Tenggarong Eryuni Ramli Okol mengungkapkan, penerima manfaat KKI sejauh ini didominasi pelaku UMKM sektor perdagangan, sedangkan segmen petani dan nelayan baru mulai berkembang sejak 2023.

Mekanisme pengajuan pembiayaan KKI tergolong mudah. Pemohon cukup memiliki KTP Kutai Kartanegara dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Semua proses kini sudah digital, termasuk pembuatan NIB yang bisa dilakukan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar.

Meski begitu, Eryuni mengakui masih ada kendala literasi keuangan di lapangan. Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) checking, atau pemeriksaan riwayat kredit di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal, tunggakan kecil di pinjaman daring sekalipun bisa masuk dalam catatan hitam dan menghambat akses pembiayaan.

“Makanya kami rutin turun ke kecamatan bersama Bank Indonesia dan OJK untuk memberikan edukasi soal literasi keuangan. Tujuannya agar masyarakat paham hak dan kewajibannya saat mengakses kredit,” jelasnya.

Baik Pemkab Kukar maupun Bankaltimtara berharap, penguatan modal dan peningkatan plafon KKI ke depan mampu memperluas jangkauan penerima manfaat. Selain mendorong pertumbuhan UMKM, program ini juga diharapkan mempercepat transformasi ekonomi masyarakat desa, terutama petani dan nelayan.

[RWT | ADV PROKOM KUKAR]