Kaltimtoday.co, Samarinda - Bankaltimtara resmi menyampaikan minatnya ke Pemkot Samarinda dalam mendanai proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan RSUD IA Moeis.

Proyek senilai Rp 740 miliar ini merupakan proyek pertama yang bergerak di sektor fasilitas kesehatan di Indonesia dengan skema KPBU. 

Beberapa hal yang akan dikerjakan mencakup pembangunan gedung baru, pengadaan alat medis, sistem informasi digital, hingga pelatihan tenaga kesehatan.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun menjelaskan bahwa dalam skema KPBU, 70 persen pembiayaan wajib didanai dari luar anggaran negara dan melibatkan elemen masyarakat di dalamnya.

“Secara aturan, KPBU itu membuka kesempatan pendanaan sebesar 70 persen baik untuk lembaga keuangan seperti bank maupun elemen masyarakat,” bebernya Kamis (5/6/2025).

Praktis dengan aturan tersebut, proyek KPBU RSUD IA Moeis masih memerlukan kucuran dana investasi sebesar Rp500 miliar.

“Nah, yang dilepas ke publik itu 70 persen dari Rp740 miliar itu. Artinya ada sekitar Rp500 miliar lebih bisa dibiayai oleh sindikasi perbankan atau pihak lembaga keuangan.”

Lebih jauh menyoal pembiayaan, Bankaltimtara turut menyampaikan kesanggupannya dalam menjadi investor tunggal.

“Bahkan Bank BPD kemarin pada saat presentasinya menyatakan minat tunggal pun mereka sanggup untuk membiayai 70 persen dari kebutuhan investasi yang dibutuhkan,” ujar Andi Harun.

Menurutnya, proyek KPBU RSUD IA MOEIS berhasil mengundang minat berbagai pihak untuk berinvestasi. Termasuk di dalamnya bank-bank himbara.

“Posisi pemerintah sekarang itu posisi fasilitasi saja. Bukan pemerintah kota yang mengambil keputusan, tapi langsung berdasarkan kesepakatan dengan calon investor asing,” tegasnya.

Proses fasilitasi yang diupayakan Pemkot Samarinda nantinya akan berkaitan langsung dengan konsorsium internasional Plenary Group dan Aspen Medical. 

Usai berjuang selama 3 tahun lamanya di antara instansi pemerintah kota, Andi Harun bersyukur RSUD IA Moeis kini akan menjadi kerja sama yang melibatkan dua negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia.

“Jadi bayangkan bersyukurnya kita yang tadinya kita berjuang hampir 3 tahun di level instansi antara pemerintah kota dengan pihak investor Kementerian Keuangan, ini sudah meningkat resmi menjadi kerja sama antara dua negara,” pungkasnya.

[NKH]