Daerah
Pemprov Kaltim Gelontorkan Rp 750 Miliar untuk Program Pendidikan Gratis Tahap I

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan menggelontorkan anggaran Rp 750 Miliar untuk realisasi program pendidikan gratis tingkat SMA-S3 Tahap I tahun 2025.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyampaikan bahwa dana tersebut telah dialokasikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dengan mulai berjalan efektif setelah Surat Keputusan (SK) Gubernur diterbitkan dalam waktu dekat.
"Anggaran pendidikan gratis efektif dimulai bulan Juli," kata Seno Aji pada Senin (24/02/2025).
Lebih lanjut, Seno Aji mengatakan bahwa program pendidikan gratis akan dilakukan secara bertahap. Sebagaimana janji politiknya, ia akan mengupayakan hak-hak pendidikan bagi seluruh pelajar di Kalimantan Timur.
"Semua anak tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami," tegasnya.
Selain itu, pemerintah pun saat ini tengah berusaha untuk mempercepat proses pembuatan Peraturan Gubernur (Pergub), khususnya sebagai dasar hukum dalam menjalankan program pendidikan gratis.
Tim Transisi Pemerintahan Rudy-Seno juga sedang melakukan pendataan jumlah keseluruhan mahasiswa S1-S3, dari universitas yang ada di Kaltim. Fokus utamanya adalah membangun database untuk penerima manfaat program pendidikan gratis itu.
Senin (24/02/2025) pukul 10.00 WITA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim telah mengundang beberapa kampus seperti Universitas Mulawarman, UINSI, Polnes, UMKT dan lain-lain, untuk membahas soal program pendidikan gratis tersebut.
"Kami mulai lakukan pendataan. Mulai dari jumlah mahasiswa, UKT nya berapa, dan data lainnya. Besok, prodi sudah harus mengumpulkan datanya," ucap Anggota Tim Transisi, Bohari Yusuf.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Kaltim Terancam Tekanan Ekonomi Jika Pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah 2026 Direalisasikan
- Isu Pemangkasan TKD Kaltim, Ekonom Desak Pemerintah Perkuat Fiskal Daerah
- Jatam Kaltim: Kasus Korupsi IUP Donna Faroek-Rudi Ong Bukan Sekadar Kerugian Negara, tapi Kejahatan Ekologis
- KPK Resmi Tahan Dayang Dona 20 Hari Terkait Kasus Suap Izin Usaha Pertambangan
- DBH Kaltim Terancam Dipangkas, Pengamat Nilai Kepala Daerah Kurang Proaktif Hadapi Tekanan Pusat