Daerah
Pemprov Kaltim Lakukan Pendataan untuk Program Penambahan Insentif Guru di Setiap Daerah
Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sedang melakukan pendataan guru di tingkat PAUD, SD, SMP, untuk kenaikan insentif demi menyejahterakan tenaga pendidik di Kalimantan Timur.
Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud-Seno Aji memang menyatakan komitmennya untuk menaikkan insentif para guru di seluruh kabupaten/kota.
"Kami memang sedang mendata, karena tingkat PAUD sampai SMP itu kan kewenangan kabupaten/kota, jadi kami mau mendapatkan data seluruh guru dulu," kata Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat ditemui di kantornya pada Selasa (4/3/2025).
Seno Aji berpendapat, masih ada kesenjangan insentif yang kurang merata di Kalimantan Timur, khususnya untuk guru-guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Misal, insentif guru di Kutai Timur capai Rp 3 juta, tetapi di Samarinda masih ada yang Rp 750 ribu, maka yang angkanya kecil harus lebih ditingkatkan," bebernya.
Pendataan ini bertujuan agar pemberian insentif kepada seluruh tenaga pendidik bisa lebih tepat sasaran. Sebab, masih ada guru di Kaltim yang sangat membutuhkan insentif sebagai tambahan penghasilannya.
Seno menambahkan, insentif itu akan menyasar ke seluruh guru di Kalimantan Timur, baik yang mengajar di sekolah negeri, ataupun sekolah swasta. Nantinya, pemberian insentif akan masuk ke rekening-rekening penerima.
"Kami ingin setiap guru di Kaltim mendapatkan hak insentif yang setara, supaya tidak ada kesenjangan di antara mereka. Saat ini tim percepatan sedang lakukan analisis, kira-kira peningkatannya berapa persen, saya belum mengetahui," pungkasnya.
[RWT]
Related Posts
- Jelang Akhir Tahun, Pekerjaan Jalan Tering–Ujoh Bilang Masih Seret di Angka 60 Persen
- Kaltim Kekurangan Pengawas, Wagub Seno Aji Soroti Tantangan Penerapan K3 di Perusahaan
- BMKG Kaltim Rilis Peringatan Dini Curah Hujan Tinggi Berlaku Tanggal 11-13 November 2025
- Pemprov Kaltim Mulai Salurkan Seragam Sekolah Gratis Mulai Akhir November 2025
- Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim: Absennya Partisipasi Masyarakat Rentan Ancaman Nyata Kegagalan COP30









