Advertorial
Pemusnahan Arsip Harus Sesuai Prosedur, DPK Kaltim: Harus Ada Izin Resmi
SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Timur menekankan pentingnya pemusnahan arsip sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama perwakilan Pemerintah Desa Gunung Mulia, Kamis (5/12/2024).
Arsip yang berumur lebih dari 10 tahun dapat dimusnahkan, namun harus melalui proses yang ketat berdasarkan regulasi dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
“Pemusnahan arsip tidak boleh sembarangan. Semua harus berdasarkan izin resmi, terutama untuk dokumen yang berusia di atas 10 tahun,” ujar Arsiparis DPK Kaltim, Aris.
Dalam rangka menjaga keamanan data dan melindungi lingkungan, metode pencacahan telah menjadi standar baru dalam pemusnahan arsip. Cara ini menggantikan metode pembakaran yang sebelumnya sering digunakan.
“Kami menggunakan mesin pencacah khusus. Setelah dokumen dicacah, isinya tidak lagi dapat dikenali. Proses ini diawasi oleh pihak terkait seperti biro hukum,” jelas Aris.
Proses pemusnahan arsip juga mencakup pembuatan berita acara untuk setiap dokumen yang dimusnahkan. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa semua arsip yang dimusnahkan telah melalui pencatatan yang jelas dan terverifikasi.
“Arsip yang dimusnahkan harus dicatat dengan jelas. Ini untuk menghindari masalah hukum atau tuduhan penyalahgunaan di masa mendatang,” tambah Aris. "berharap prosedur ini dapat menjadi pedoman bagi instansi pemerintah lainnya, termasuk di tingkat desa, dalam mengelola siklus hidup arsip secara lebih terstruktur dan bertanggung jawab," sambungnya.
[TOS | ADV DPK KALTIM]
Related Posts
- DPRD Kaltim Wanti-Wanti Proyek Infrastruktur Terancam Pemotongan Anggaran 2026
- Sengketa Lahan Viral di Kubar Berujung Tersangka, Polres Tegaskan Tak Ada Kriminalisasi
- DPRD Kaltim Dorong Transformasi Perusda Menjadi Perseroda untuk Tingkatkan Profesionalisasi BUMD
- Anggaran Perjalanan Dinas di Kaltim 2025 Capai Rp 400 Miliar, DPRD Kaltim Mendominasi
- Waspada Arisan Online Bodong, OJK Ungkap Banyak Masyarakat Masih Minim Literasi Keuangan








