Samarinda
Penertiban PKL di Tepian Mahakam dengan Dalih RTH, Pemkot Samarinda Diminta Tidak Tebang Pilih
Kaltimtoday.co, Samarinda - Anggota DPRD Samarinda Laila Fatihah minta Pemkot untuk tidak tebang pilih ketika menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Tepian Mahakam. Hal itu disampaikan Laila Fatihah setelah Pemkot Samarinda mendapat sorotan luas dari masyarakat.
Laila Fatihah menilai, peraturan ruang terbuka hijau (RTH) yang menjadi dasar penertiban, maka harus dilakukan tanpa tebang pilih. Semua yang menlanggar RTH harus ditertibkan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau kita sepakat dengan RTH berarti tidak boleh ada tebang pilih. Semua harus dibersihkan termasuk di Marimar, hotel, dan Bigmall. Kalau kita berbicara masalah RTH,” tegas Laila Fatihah.
Seperti diketahui, Pemkot Samarinda melakukan penertiban PKL di kawasan Tepian Mahakam. Edaran diberikan kepada PKL melalui surat nomor 660/2916/012.02, tertanggal 19 September 2022 yang ditandatangani langsung oleh Sekretaris kota (Sekkot) Samarinda, Hero Mardanus.
Lanjut Laila menyampaikan, bahwa dengan alasan RTH pihaknya sepakat untuk instansi terkait membersihkan sepanjang Tepian Mahakam tanpa tebang pilih.
“Rencana yang dibersihkan hanya daerah situ saja (Jalan Gajah Mada). Kalau kita berbicara RTH lebih parah Marimar karena mereka membangun lapak permanen. Kalau PKL ini kan sistem bongkar pasang saja, siang sudah bersih,” tuturnya seraya membandingkan.
PKL berjualan di Jalan Gajah Mada, sebut dia, untuk mempertahankan hidup. Penertiban yang akan dilakukan Pemkot Samarinda bakal berdampak langsung dengan mata pencarian PKL.
Untuk menanggapi penertiban itu, sejumlah pedagang diketahui sempat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Samarinda beberapa waktu lalu.
“Dari hasil RDP itu sudah rangkum ada 4 poin, dan telah bersurat kepada pimpinan untuk disampaikan ke Pemkot Samarinda,” tambahnya.
Untuk itu, politisi dari fraksi PPP meminta Pemkot Samarinda bisa membuka ruang komunikasi dengan para PKL di kawasan tepian Mahakam.
“Mereka ini hanya minta berkomunikasi dengan instansi terkait. Bagaimana solusinya? Bahkan mereka ini mau kalaupun dipindah. Jadi saya berharap Pemkot melalui instansi terkait bisa membuka ruang komunikasi dengan para PKL,” pungkasnya.
[TOS | ADV DPRD SAMARINDA]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Pembangunan Teras Samarinda Terancam Molor, DPRD Tegur Pemkot akibat Bahan Baku Impor
- Pasca Pemilu 2024, Komisi I DPRD Samarinda Evaluasi Kinerja KPU dan Bawaslu
- Pencurian Kabel LPJU di Samarinda, DPRD Imbau Masyarakat Terlibat Pengawasan
- Lewat Acara "Tumbuk Caleg", Puluhan Gen Z dan Milenial Uji Gagasan Lima Calon Legislator Kota Samarinda
- Revitalisasi Pasar Pagi Dinilai Cacat Prosedur, Abdul Rohim Minta Pemkot Samarinda Evaluasi Total