Politik
Pengamat: Airlangga Hartarto Mundur dari Kursi Ketua Umum Golkar karena Tekanan Elite Politik
JAKARTA, Kaltimtoday.co - Mundurnya Airlangga Hartarto dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar menimbulkan spekulasi tentang dinamika politik di baliknya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menduga bahwa Golkar tengah menghadapi tekanan dari elite politik, terutama terkait posisinya dalam Pilkada 2024.
Adib menyebutkan bahwa Golkar memiliki nilai tawar yang tinggi di tingkat elite, yang membuat partai ini menjadi incaran berbagai kepentingan politik. "Tarik ulur kepentingan di kalangan elit sangat kuat, dan posisi Golkar dalam tawar-menawar politik sangat tinggi, meskipun bukan partai presiden," kata Adib pada Selasa, 13 Agustus 2024.
Dalam konteks Pilkada 2024, Golkar diduga memilih jalan sendiri dan tidak sebarisan dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang bisa menjadi alasan utama di balik tekanan terhadap partai ini. "Golkar cenderung sulit diatur, terutama karena banyak figur potensial dari Golkar yang berpeluang besar dalam Pilkada di berbagai daerah," ujar Adib.
Adib juga mengisyaratkan adanya operasi politik untuk menyatukan kembali barisan KIM menjelang Pilkada 2024, yang dianggap sebagai penentu penting untuk Pemilu 2029. "Ini adalah bagian dari tarik ulur kepentingan elite politik, di mana pion-pion politik sedang dimainkan," tambahnya.
[TOS]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Related Posts
- Membongkar Tipu-Tipu Personal Branding Penulis AI dan Public Speaker Manipulatif
- JATAM Kecam Revisi UU Minerba: Perguruan Tinggi dan UMKM Jadi Tameng Baru Pemerintah untuk Eksploitasi Sumber Daya Alam
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat