SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga Oktober 2025 menuai sorotan tajam. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyayangkan keputusan yang dinilainya tidak matang dan merugikan banyak pihak, terutama para CPNS yang sudah terlanjur menaruh harapan besar.

“Pemerintah harusnya sebelum membuat peraturan harus mengkaji dulu dengan benar. Jangan plin-plan,” tegas Samri kepada Kaltimtoday.co, Jumat (14/3/2025).

Samri mengungkapkan, banyak CPNS yang telah meninggalkan pekerjaan sebelumnya atau bahkan menyewa tempat tinggal di daerah penempatan mereka demi mempersiapkan diri. Penundaan ini, kata dia, sangat tidak manusiawi, apalagi terjadi di tengah momen Lebaran saat kebutuhan ekonomi masyarakat meningkat.

Meski begitu, Samri menjelaskan bahwa penundaan ini tidak akan mempengaruhi proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, Pemkot Samarinda dan DPRD tetap berkomitmen menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK terlebih dahulu.

“Setiap tahun ada 200 sampai 500 PNS yang pensiun di Samarinda. Kami fokus memperjuangkan agar PPPK yang sudah direkrut bisa segera diangkat secara penuh,” ungkapnya.

DPRD Samarinda bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan instansi terkait telah menyepakati bahwa formasi CPNS baru hanya akan dibuka setelah proses pengangkatan PPPK selesai. Samri berharap, kejadian seperti ini tidak terulang dan meminta pemerintah pusat lebih cermat dalam mengambil kebijakan kepegawaian.

“Perencanaan harus lebih matang ke depan, jangan sampai masyarakat jadi korban akibat kebijakan yang berubah-ubah,” tutupnya.

[TOS | ADV DPRD SAMARINDA]