Kaltimtoday.co, Samarinda - Pandemi Covid-19 sudah terbukti sangat mematikan. Jumlah kasus positif dan kematian tak henti-hentinya merangkak naik. Menjadi wajar ketika masyarakat lebih berhati-hati dan tetap ingin selamat.

Suasana Pilkada tahun ini pun dipastikan berbeda. Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pencoblosan diprediksi sejumlah pihak bakal sepi. Sebab masyarakat yang punya hak pilih tak ingin meregang nyawa di luar sana karena tertular virus corona. Mereka lebih memilih tetap di rumah. Merelakan hak suaranya tak digunakan alias golput.

Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman Luthfi Wahyudi menuturkan golput merupakan fenomena biasa dalam demokrasi. Prinsip utama memilih adalah suatu hak, sehingga terserah yang memiliki hak tersebut ingin menggunakannya atau tidak. Namun, jika angkanya merosot tajam akan mengkhawatirkan. Target partisipasi pemilih di Pilkada yang bertepatan dengan pandemi kali ini mencapai angka 77,5 persen. Sebelum pandemi menyerang, Luthfi telah berpendapat angka tersebut cukup bombastis. Sebab, masyarakat sudah mulai mengalami titik jenuh dengan pemilu yang berulang-ulang. Bagi masyarakat menengah ke atas juga melihat bahwa ini tidak terlalu berkorelasi positif terhadap perubahan yang ada. Sehingga menghasilkan tipikal pemilih yang golput karena apatis.

Sementara bagi masyarakat yang berada pada strata sosial menengah ke bawah, bisa jadi pemilu adalah salah satu ajang untuk bersenang-senang atau mendapatkan suplai ekonomi. Contohnya seperti pemilik perusahaan percetakan, sablon, dan lain-lain yang tentu eksistensinya bakal dicari dan laris. Beda hal ketika pandemi mulai mencuat seperti sekarang. Dari situasi dan kondisi saja sudah pasti banyak perubahan dan perbedaan yang signifikan terjadi. Sehingga, menurutnya persentase partisipasi pemilih yang realistis pada masa pandemi bisa berkisar di angka 55-60 persen.

Terkait memberikan hak suara, masyarakat pun tentu akan berpikir ulang tentang keselamatan dirinya dan penggunaan hak pilih. Bisa saja ada masyarakat yang berpikir bahwa lebih menguntungkan jika menjaga keselamatan diri sendiri dibanding mempertaruhkan kesehatan hanya untuk memberi hak suara. Golongan masyarakat yang berpikir seperti itu, biasanya lebih realistis dan peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Sebab, tipikal orang seperti itu juga sadar bahwa pengetahuannya tentang politik sudah mulai pada level di mana mereka berpikir terkait apa korelasi dan signifikansinya ketika bertaruh dengan kesehatan dan keselamatan diri demi memberi suara. Sementara, hasil pilkada pun masih gambling.

"Maksud dari gambling itu ibaratnya seperti toh selama ini juga sudah pilkada atau pemilu, dan perubahan yang terjadi juga begini-begini saja. Jadi orang memilih lebih baik di rumah. Sebab kesehatan itu utama. Ada pertimbangan plus minusnya kalo ke TPS," ungkap Luthfi saat dihubungi Kaltimtoday.co pada Selasa (29/9/2020).

Belum lama ini, santer terdengar dari beberapa pemberitaan bahwa akan dipertimbangkan opsi kotak suara keliling (KSK) oleh KPU. Artinya, masyarakat tak perlu ke TPS untuk mencoblos. Berkenaan dengan hal itu, Luthfi menyampaikan bahwa terobosan alternatif dari KPU itu patut diapresiasi. Ingin memberikan layanan terbaik untuk para pemilih memberikan suaranya. Namun, itu juga cukup berisiko. Terutama pada validitas dan kredibilitas ketika kotak tersebut dibawa keliling. Selain itu, belum tentu juga diterima oleh semua paslon. Luthfi menyebutkan bahwa yang ada di TPS saja ada kemungkinan raib, apalagi yang dibawa keliling. Tak hanya itu, surat suara juga harus dijamin steril dan higienis.

Memastikan hal tersebut, tentu bukan hal yang mudah. Luthfi juga menjelaskan bahwa tidak bisa disalahkan ketika masyarakat tidak yakin dengan surat suara itu steril atau tidak. Kemudian, para paslon pun akan mempertanyakan keamanan dari kotak dan surat suara yang dibawa keliling itu. Bukan tak mungkin, saling tuduh-menuduh dan timbul kecurangan juga bisa terjadi. Misalnya seperti paslon yang kalah akan berpendapat kalau kekalahannya terjadi karena KSK tersebut.

Luthfi juga menyampaikan terkait strategi pemenangan yang menggunakan vote buying. Maksudnya adalah membeli suara kepada masyarakat atau familiar disebut politik uang. Ada beberapa cara untuk melancarkan aksi vote buying. Pertama, memberikan sejumlah uang atau barang ke masyarakat agar memberikan suaranya kepada si pemberi. Namun, dewasa ini vote buying juga bisa dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang atau barang kepada masyarakat tetapi dengan tujuan agar tidak memilih rival politiknya alias paslon lain. Kedua, bisa pula meminta agar masyarakat tidak datang ke TPS. Politik uang tersebut mampu menghasilkan tipikal pemilih yang golput secara pragmatis.

"Kalau pun toh dia tidak mau memilih orang yang memberikan uang tadi, dia bisa punya dua opsi. Bisa dengan tidak pergi ke TPS atau memilih paslon lain yang potensi kemenangannya itu kecil. Sekarang lebih canggih. Kalau kebanyakan orang berpikir untuk terima saja uangnya dan tidak usah ke TPS maka potensi golput akan semakin tinggi. Toh di rumah ya aman saja. Itu sulit sekali ketahuan, sebab si pemberi dan penerima tidak akan mau bersaksi," beber Luthfi.

Selain itu, ada pula tipikal pemilih yang golput secara dinamis dalam hal kritis. Dijelaskan Luthfi, pemilih yang satu ini dengan sengaja tidak memberikan suaranya karena memang tidak yakin lagi dan bertujuan untuk menghukum paslon yang ada. Misalnya, hukuman tersebut merupakan imbas dari perilaku politik dari partai politik. Justru secara esensial, partisipasi politiknya si pemilih ini menjadi lebih tinggi. Si pemilih sudah bisa melakukan analisis bahwa satu-satunya pemberian hukuman politik kepada aktor atau partai politik adalah dengan cara tidak memilih mereka.

"Sebenarnya itu adalah kritik. Itu juga bentuk partisipasi untuk mengingatkan bahwa elite politik boleh berperilaku semaunya, tapi masyarakat ini juga punya hak. Apalagi tipe masyarakat seperti ini sudah mendapatkan sentuhan pendidikan politik dan punya kesadaran politik yang lebih tinggi dibanding masyarakat lainnya," pungkas Luthfi.

[YMD |TOS]