Kaltimtoday.co - Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, resmi mengundurkan diri pada Selasa (9/9/2025) setelah gelombang protes antikorupsi berujung bentrokan mematikan dengan aparat kepolisian. Kerusuhan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang sempat melarang penggunaan media sosial, sehingga memicu amarah publik.

Bentrokan pertama pecah pada Senin (8/9/2025), ketika ribuan pengunjuk rasa mencoba menerobos gedung parlemen di Kathmandu. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet, yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia dan lebih dari 100 orang luka-luka.

Meski pemerintah akhirnya mencabut larangan media sosial, demonstrasi tidak mereda. Ribuan orang kembali turun ke jalan pada Selasa (9/9/2025), memaksa Oli menyatakan pengunduran diri.

Pengunduran diri Oli semakin menambah daftar panjang ketidakstabilan politik Nepal. Negara yang terhimpit antara India dan China itu telah bergulat dengan gejolak politik sejak penghapusan monarki pada 2008.

“Dengan mempertimbangkan situasi genting di negara ini, saya mengundurkan diri efektif mulai hari ini demi membuka jalan bagi penyelesaian politik sesuai konstitusi,” tulis Oli dalam surat pengunduran dirinya yang ditujukan kepada Presiden Ramchandra Paudel, dilansir Reuters.

Seorang ajudan presiden menyebutkan, Paudel telah menerima pengunduran diri tersebut dan segera melakukan konsultasi dengan partai-partai politik untuk menentukan perdana menteri baru.

Oli, yang berusia 73 tahun, baru saja dilantik untuk masa jabatan keempatnya pada Juli 2024. Ia menjadi perdana menteri ke-14 Nepal sejak 2008. Namun, usai tragedi bentrokan, dua anggota kabinetnya juga memilih mundur dengan alasan moral.

Dalam pernyataan resminya, Oli menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah bangsa. Ia mendorong semua pihak menempuh dialog damai.

Meski Oli mundur, kemarahan publik belum reda. Ribuan demonstran masih berkumpul di depan gedung parlemen serta titik-titik utama di Kathmandu. Beberapa saksi mata melaporkan bahwa rumah sejumlah politisi dibakar massa, sementara media lokal menyebut beberapa menteri dievakuasi menggunakan helikopter militer.

[RWT]