Kaltimtoday.co - Nepal tengah memasuki babak baru dalam krisis politiknya. Presiden Ram Chandra Poudel dikabarkan segera membubarkan parlemen dan membentuk pemerintahan sementara dengan menunjuk Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, sebagai perdana menteri interim.

Rencana ini mencuat setelah beredar laporan bahwa Karki sebelumnya menolak jabatan tersebut sebelum Dewan Perwakilan Rakyat Nepal dengan 275 kursi resmi dibubarkan. Namun, keputusan final akan segera diumumkan oleh Presiden Poudel, termasuk penetapan status darurat nasional dan penunjukan perdana menteri sementara.

Menurut penasihat presiden, Kiran Pokharel, langkah ini diambil sebagai jawaban atas tuntutan demonstran Generasi Z yang mendesak adanya pemerintahan transisi. Jika tidak ada perubahan, pelantikan Karki dijadwalkan berlangsung Jumat malam pukul 21.00 waktu setempat. 

Dorongan pembentukan pemerintahan sementara muncul setelah aksi protes besar-besaran sejak 8 September 2025 yang berujung pada kerusuhan mematikan. Gelombang unjuk rasa tersebut menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai ratusan lainnya, sekaligus menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.

Data kepolisian mencatat, korban jiwa terdiri dari 3 aparat kepolisian, 21 demonstran, 18 warga sipil, serta 9 narapidana. Kerusuhan politik ini menjadi salah satu yang paling berdarah dalam sejarah terbaru Nepal dan memaksa perubahan drastis dalam struktur pemerintahan.

[RWT]