Politik
Prabowo Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai dan Kepala Daerah KIM Plus, Bahas Restrukturisasi dan Efisiensi

Kaltimtoday.co - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan para ketua umum partai politik dan kepala daerah terpilih yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (14/2/2025).
Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra serta sebagai momentum konsolidasi KIM Plus.
Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Prabowo akan memberikan arahan penting mengenai restrukturisasi dan efisiensi dalam tubuh koalisi.
“Kami mendengar bahwa Pak Prabowo akan memberikan arahan terkait restrukturisasi dan efisiensi agar koalisi memiliki dukungan politik yang solid dan sejalan,” ujar Willy saat ditemui di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).
Menurut Willy, arahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh para elite partai politik dan kepala daerah KIM Plus.
“Kebijakan yang diambil oleh beliau harus dipahami secara langsung oleh koalisi. Selain itu, juga akan dibahas langkah-langkah strategis ke depan. Paling tidak, pertemuan ini bisa mempererat silaturahmi dan membuat suasana lebih cair,” tambahnya.
Di sisi lain, Willy mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tidak dapat menghadiri undangan dari Prabowo Subianto. Namun, Partai Nasdem tetap diwakili oleh sejumlah pengurus dan kepala daerah yang diusung ke kediaman Prabowo di Hambalang.
[RWT]
Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News, dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp
Related Posts
- Rahayu Saraswati Mundur dari DPR, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya
- Reshuffle Kabinet Prabowo, Purbaya Yudhi Sadewa Gantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan
- Prabowo Janji Bahas RUU Perampasan Aset hingga Ketenagakerjaan
- Prabowo Instruksikan Tindakan Tegas dan Terukur terhadap Aksi Anarkis
- Pidato Prabowo di HUT RI ke-80 Dinilai Abaikan Isu HAM dan Keadilan Sosial