Advertorial

Presiden Prabowo Ajak KORPRI Jaga Netralitas dan Dukung Program Pemerintah

Kaltim Today
30 November 2024 16:00
Presiden Prabowo Ajak KORPRI Jaga Netralitas dan Dukung Program Pemerintah
Puncak acara nasional Hari Ulang Tahun ke 53 KORPRI di Britama Mahaka Square, Jakarta Utara (29/11).

Kaltimtoday.co - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan kepada seluruh anggota KORPRI di seluruh Indonesia untuk selalu menjunjung tinggi netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas.

Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, pada puncak perayaan HUT ke-53 KORPRI di Britama Mahaka Square, Jakarta Utara, pada 29 November 2024.  

Prabowo menekankan pentingnya peran KORPRI dalam mendukung program pemerintah.

“Perkuat solidaritas dan kerja sama di dalam KORPRI. Fokus pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan mengurangi ketergantungan impor,” ujar Rini Widyantini dalam pidatonya mewakili Presiden.  

Ketua Pengurus KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakhrullah, yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, turut menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada Presiden melalui Menpan RB.  

1. Desain Desentralisasi yang Tepat

Zudan menekankan perlunya desain desentralisasi yang lebih baik, mengingat banyaknya laporan dari daerah terkait tunjangan kinerja ASN yang terhambat akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  

2. Penerapan Manajemen Talenta Nasional

Ia juga menyoroti urgensi penerapan manajemen talenta yang terintegrasi secara nasional untuk meningkatkan profesionalisme ASN.  

3. Perubahan Desain Pilkada dan Meritokrasi  

Zudan mengusulkan revisi desain pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan penguatan sistem meritokrasi melalui penerapan Talent Pool Nasional.

“Sering terjadi penggantian pejabat yang didasari balas budi atau balas dendam,” katanya.  

4. Implementasi Sistem Single Salary yang Adil 

Ia juga merekomendasikan penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) yang lebih adil bagi ASN di seluruh Indonesia.  

5. Pengesahan Peraturan Pemerintah tentang KORPRI 

Zudan menegaskan pentingnya penerbitan peraturan pemerintah yang menjadikan KORPRI sebagai penggerak utama birokrasi.

“Usulan ini sudah disampaikan sejak enam tahun lalu, namun hingga kini belum terealisasi,” tambahnya.  

Pada kesempatan tersebut, sejumlah penghargaan diberikan kepada individu dan organisasi yang berprestasi. Wakil Ketua I Pengurus KORPRI Kalimantan Timur, Jauhar Efendi, yang mewakili Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, melaporkan bahwa dua Duta KORPRI dari provinsi tersebut turut hadir.  

Duta tersebut adalah Rifazul Aulia Rahman, seorang apoteker yang bertugas di UPTD Puskesmas Damai, dan Frigita Lestari, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan Gunung Sari. Keduanya berasal dari jajaran ASN Pemkot Balikpapan.  

“Kami sangat bangga bisa mewakili KORPRI Kalimantan Timur di tingkat nasional,” ujar Rifazul dan Frigita.

Pendamping mereka, Ani Mufaidah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, berharap kedua duta tersebut dapat menjadi Brand Ambassador KORPRI sepanjang tahun 2025.  

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, termasuk Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Kepala BNN Marthinus Hukom, serta Kepala BSSN Hinsa Siburian.  

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]



Berita Lainnya