Kaltimtoday.co, Samarinda - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menerapkan sistem satu arah (SSA) di Jalan Abul Hasan pekan ini menuai beragam reaksi dari masyarakat. Kebijakan yang akan berlaku mulai Selasa atau Rabu, 23 atau 24 September 2025 ini digagas sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

Bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi sehari-hari. Acil, pedagang UMKM yang sudah berjualan di kawasan Jalan Abul Hasan sejak 2018, mengaku cukup keberatan dengan kebijakan tersebut.

“Saya sangat sering beraktivitas di Abul Hasan ini. Sekarang kalau nggak boleh mutar, jadi banyak jalanan yang harus dilewati untuk sampai ke tujuan. Dulu sudah pernah satu arah, terus jadi dua arah, kemudian sekarang dikembalikan lagi ke satu arah. Menurut saya lebih bagus dua arah,” ungkap Acil yang telah tinggal di kawasan itu selama 60 tahun, Senin (22/9/2025).

Ia khawatir kebijakan SSA akan menyulitkan pelanggan yang ingin singgah membeli dagangannya.

“Sebetulnya ya sayang saja, jadi menyusahkan masyarakat. Kalau tetap dua arah kan orang bisa gampang singgah kalau mau beli makan,” katanya.

Dampak lain juga dirasakan oleh angkutan kota (angkot) yang melintasi Jalan Abul Hasan. Acil menuturkan keluhan yang ia dengar dari pengemudi angkot yang merupakan suami temannya. 

“Kata suami teman saya yang narik angkot, sangat merepotkan. Nggak dapat penumpang, kalau berputar nanti penumpang marah karena jadi lama, tapi kalau enggak berputar menyalahi aturan. Kasihan angkot cari penumpang sulit, apalagi kalah saing sama ojek online,” ujarnya.

Meski memahami tujuan pemerintah untuk memperlancar arus kendaraan, Acil berharap kebijakan SSA dapat dikaji ulang.

“Sebetulnya pengennya dua arah aja biar aman. Kalau ke sana ke mari nggak makan banyak waktu, kalau mutar kan waktunya jadi terbuang,” harapnya.

Sementara itu, Aniya, seorang mahasiswa asal Samarinda Seberang yang sering beraktivitas di Kampus Kawasan Jalan Abul Hasan, menilai kebijakan satu arah punya sisi positif untuk mengurangi kemacetan meski membuat perjalanan sedikit lebih jauh. 

“Kalau aku pribadi sih lumayan muter, tapi jalan sini tuh sering banget macet kalau dua arah,” jelas Aniya.

Jeje, mahasiswa dari Palaran yang berasal dari kampus yang sama, menambahkan, “Kalau harus lewat sana tuh sebenarnya nggak muter banget, cuma jadi bakal jauh karena kena lampu merah lagi (di perempatan Sebatik-Imam Bonjol). Kalau lewat sini (Jalan Diponegoro–Abul Hasan) kan enggak kena lampu merah.”

Kendati ada konsekuensi lebih jauh, Aniya tetap memberi dukungan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, terutama untuk alasan keselamatan. “Untuk lebih safety aja. Tapi mungkin Dishub perlu lebih mengontrol, soalnya kalau ditutup masih ada yang lawan arah. Itu berbahaya,” pesannya.

Di sisi lain Jeje memberi pandangan berbeda. “Karena lebih ribet saja, tapi kalau untuk kelancaran lalu lintas ya bisa dipahami,” katanya.

Pandangan berbeda datang dari Madi, pengemudi ojek online. Ia mengaku kebijakan ini cukup memberatkan pekerjaannya di lapangan.

“Kalau satu arah, jadi lebih jauh, bensin boros, dan pelanggan bisa menunggu lebih lama. Potensi customer cancel orderan kalau lagi buru-buru jadi makin besar,” ujarnya.

Meski demikian, Madi berharap ada solusi kompromi dari pemerintah. “Kalau bisa motor tetap dua jalur. Jadi lebih memperhatikan masyarakat juga,” tutupnya.

[NKH | RWT]