SAMARINDA, Kaltimtoday.co - Hubungan kekerabatan antara Gubernur Kaltim Terpilih, Rudy Mas'ud, dan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menjadi perhatian publik. Masyarakat khawatir kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, menilai potensi-potensi yang dikhawatirkan masyarakat sangat mungkin terjadi, terutama jika kebijakan yang diambil tidak objektif dan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau keluarga.

"Mereka memiliki hubungan sedarah dan tergabung dalam satu partai politik. Artinya, ada kemungkinan keputusan politik lebih mengutamakan kepentingan partai atau keluarga, dibandingkan dengan kepentingan publik," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Hasanuddin Mas'ud yang menegaskan profesionalismenya dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD, Syaiful mengingatkan bahwa implementasi sikap profesional tidak selalu mudah.

"Secara narasi, profesionalisme bisa dikatakan dengan mudah. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan legislatif bisa saja tidak berjalan optimal," tuturnya.

Ia juga menyoroti dominasi fraksi mayoritas di DPRD Kaltim yang berasal dari partai yang sama dengan gubernur terpilih. Menurutnya, kondisi ini memperbesar risiko lobi dan negosiasi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

"Anggota DPRD memang bekerja secara kolektif-kolegial, tetapi kekuatan tetap ada di ketua DPRD. Dengan dominasi fraksi mayoritas, pengambilan keputusan bisa lebih rentan terhadap kepentingan tertentu," jelasnya.

Kendati demikian, Syaiful berharap gubernur dan DPRD dapat bekerja secara profesional, menjaga integritas, dan mengutamakan kepentingan rakyat Kaltim.

"Sebagai pemimpin terpilih, mereka harus menjunjung transparansi dan integritas dalam menjalankan pemerintahan," pesannya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya meski memiliki hubungan kekeluargaan dengan Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud. Ia justru meyakinkan, sinergi antara eksekutif dan legislatif di pemerintahan baru akan semakin baik demi mempercepat pembangunan di Kaltim.

Hasanuddin Mas'ud menyampaikan  hubungan antara DPRD dan pemerintah provinsi harus tetap berada dalam koridor profesionalisme.

 “Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting agar pembangunan lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujarnya, Senin (10/02/2025).

Menurutnya, komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan DPRD akan mempercepat implementasi kebijakan dan program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

 “Sebelumnya ada jarak komunikasi dengan gubernur, ke depan diharapkan koordinasi lebih cepat untuk menyelesaikan program prioritas daerah,” tambahnya.

Untuk memastikan independensi DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa mekanisme pengawasan tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

“Kami memiliki sistem dan aturan yang memastikan setiap kebijakan dipantau dengan ketat, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang,” tuturnya.

[TOS]