Kaltimtoday.co, Bontang - Anggota komisi II DPRD Bontang, Nursalam menyoroti kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menghadiri rapat paripurna, Rabu (28/04/2021)

Menurutnya, pertemuan tersebut sangat penting membahas penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD dan 5 Raperda usulan pemerintah

“Bisa diperhatikan hanya beberapa kepala OPD mengikuti rapat paripurna ini. Bahkan sebagian hanya yang mendelegasikan staf,” tuturnya

Politikus partai golkar menegaskan, kejadian ini harus disikapi pemerintah dengan tegas. Karena perda yang dihasilkan nantinya menyangkut kebijakan di OPD.

“Ini penting supaya kedepannya perda yang dihasilkan tidak mubazir. Bagaimana raperda tidak mandul kalau begini,” tandasnya.

Berdasarkan daftar absensi yang diperoleh media ini, Kepala OPD yang menghadiri paripurna tersebut, meliputi Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR).

Berikutnya, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar), Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Pelaksana Tugas (PLt) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), PLt Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang). Selebihnya mendelegasikan staf.

[AS | NON | ADV DPRD BONTANG]