Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota Samarinda kembali mematangkan rencana pengendalian banjir di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Selasa (9/12/2025), Pemkot menggelar rapat koordinasi lanjutan sekaligus peninjauan lapangan terkait inventarisasi persoalan banjir di Kecamatan Loa Janan Ilir, tepatnya di kawasan Perumahan Haji Saleh.

Namun di tengah upaya tersebut, penolakan muncul dari warga Desa Loa Janan Ulu, Kukar. Saat rombongan pemerintah turun ke lapangan, warga membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap rencana pembangunan sodetan sungai. Mereka khawatir aliran air yang dialihkan justru memperparah banjir di wilayah permukiman Loa Janan Ulu.

“Pak dibenerin dulu lah (turapnya). Mohon maaf ini bukan maksudnya mau kelahi, tapi tolong dulu ini turapnya. Kami tidak mampu menampung (airnya),” ujar salah seorang warga sembari membentangkan spanduk penolakan.

Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) Samarinda, Syaparudin, menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan setelah rapat lintas daerah yang melibatkan Dinas PUPR Samarinda dan Kukar, Balai Wilayah Sungai (BWS) IV Kalimantan, camat, lurah, kepala desa, hingga perwakilan RT dari wilayah terdampak.

“Pertama tadi kita rapat bersama antara dinas PUPR Kukar dan Samarinda, hadir pula BWS Wilayah IV Kalimantan, camat, lurah, dan kepala desa Loa Janan Ulu, kemudian kita tindak lanjuti ke lapangan ke titik rencana pembuatan sodetan di KM 1,” kata Syaparudin.

Ia menyebut, sodetan tersebut dirancang untuk mereduksi genangan banjir di Perumahan Haji Saleh yang berada di Kelurahan Simpang Tiga dan Kelurahan Tani Aman, Loa Janan Ilir. Dari hasil peninjauan, Pemkot Samarinda mengklaim kesiapan teknis sudah terpenuhi.

“Setelah dicek, pembebasan rumah dan lahan sudah dilakukan oleh Pemkot, dan anggaran juga sudah disiapkan untuk pembangunan sodetan di tahun 2026,” ujarnya.

Meski demikian, Syaparudin mengakui persoalan lintas wilayah membuat proyek ini tidak bisa berjalan sepihak. Penolakan warga Loa Janan Ulu dinilai harus dijawab dengan solusi konkret agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Harapan kita, hasil tinjauan ini menjadi bahan pertemuan dua kepala daerah yang akan difasilitasi oleh Pemprov Kaltim dan BWS IV Kalimantan. Mudah-mudahan ada kesepakatan soal peran masing-masing,” katanya.

Ia menegaskan, dari sisi Pemkot Samarinda, seluruh persiapan pembangunan sodetan sudah siap. Namun koordinasi dengan Pemkab Kukar tetap menjadi kunci agar tidak ada wilayah yang dirugikan.

Terkait tuntutan warga, Syaparudin menyebut pembangunan turap di sepanjang alur sungai menjadi solusi yang banyak disuarakan masyarakat Loa Janan Ulu. Panjang turap yang diusulkan mencapai sekitar 1,7 kilometer di sisi kiri dan kanan sungai.

“Harapan kita Pemprov Kaltim ikut membantu pembangunan turap sepanjang 1,7 kilometer. Kalau ini dibantu, insyaallah warga tidak lagi menolak. Tadi juga sudah disampaikan warga, selama ada turap dan alur sungai aman untuk mengkanalisasi air, mereka bisa menerima,” jelasnya.

Saat ditanya apakah protes warga akan menghambat proyek, Syaparudin menegaskan bahwa semua akan dikomunikasikan lebih lanjut. Menurutnya, Pemprov Kaltim memiliki peran strategis karena dukungan anggaran yang lebih memadai.

“Nanti dibicarakan lagi dengan Pemprov, karena mereka yang punya anggaran memadai untuk membantu,” pungkasnya.

[RWT]