Kaltimtoday.co, Samarinda - Politik uang biasanya rentan terjadi selama pesta demokrasi. Bahkan bisa terjadi sebelum masa pemilihan. Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta penyelenggara pemilu bisa awasi ketat potensi tersebut.

Koordinator Divisi Kampanye Publik ICW, Tibiko Zabar Pradano mengungkapkan, ada 2 hal yang bisa dilakukan untuk mencegah politik uang.

Pertama, dari sisi penyelenggara pemilu. Baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu penting untuk melakukan peraturan. Yakni dengan tujuan untuk memastikan dan mengawasi proses berjalannya penyelenggaraan pemilu.

Pengawasan ketat harus dilakukan penyelenggara pemilu. Jadi regulasi yang ada, tidak sekadar diterbitkan namun juga ditegakkan.

"Sudah ada beberapa regulasi yang menerbitkan soal politik uang itu. Itu yang sebetulnya perlu untuk ditegakkan," ungkap Tibiko.

Kemudian, dari sisi masyarakat juga ada. Dalam hal ini, masyarakat harus memilih atau memastikan pilihannya berdasarkan hati nurani atau program-program yang ditawarkan.

"Bukan berdasarkan pemberian-pemberian yang bersifat politis, yang justru nanti akan berdampak pada masyarakat," lanjut Tibiko.

Menurut ICW, 2 hal itu bisa jadi upaya untuk mencegah terjadinya politik uang. Ini juga merupakan bagian dari gerakan pemilu bersih. ICW juga terus mendorong adanya pengusutan jika ada dugaan kecurangan dalam proses verifikasi pendaftaran calon legislatif.

"Itu salah satu dari gerakan kawal pemilu bersih. Selain itu, kami juga memastikan penyelenggaraan pemilu itu independen dan berintegritas," tandas Tibiko.

[YMD | RWT]

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kaltimtoday.co. Mari bergabung di Grup Telegram "Kaltimtoday.co News Update", caranya klik link https://t.me/kaltimtodaydotco, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.