Kaltimtoday.co, Berau - Bupati Berau menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJPD Kabupaten Berau 2025-2045 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 dalam rapat paripurna DPRD Berau, Senin (24/6/2024).

Di atas mimbar, Sri Juniarsih menyebut, dokumen raperda yang pihaknya sampaikan memuat berbagai aspek detail pembangunan, mulai dari gambaran umum kondisi melalui capaian delapan indikator makro.

Meliputi indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini atau alat ukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah.

Lebih lanjut, adapula laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan domestik regional bruto (PDRB) per-kapita, indeks reformasi birokrasi dan penurunan emisi gas rumah kaca dari tahun 2011-2023. Termasuk mengenai proyeksi kependudukan, kebutuhan listrik, air, infrastruktur, sanitasi, pengelolaan sampah, dan kebutuhan pangan.

"Data dari Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2024, di 2023, Berau menduduki peringkat pertama sebagai Kabupaten paling maju se-Kalimantan Timur dengan skor 76,71 lebih tinggi dari skor nasional 74,39,” ungkapnya.

Sementara itu, dari gambaran umum kondisi daerah dan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2006-2026, didapat rumusan permasalahan jangka panjang.

Di antaranya, pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif (tidak tetap) dan didominasi oleh sumber daya alam tidak terbarukan ditambah belum meratanya distribusi infrastruktur publik yang berkualitas.

Diakuinya pula belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia dan belum optimalnya pengentasan kemiskinan yang berkeadilan, belum lagi ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup serta potensi kebencanaan yang tinggi.

Sri menyebut, isu strategis jangka panjang Kabupaten Berau di antaranya, pengembangan pariwisata level internasional, pengembangan agro-industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, percepatan pemerataan pembangunan sarpras sebagai wilayah penyangga IKN, pemerintahan yang profesional dan akuntabel, pertumbuhan penduduk, optimalisasi bonus demografi dan ketidakmerataan distribusi penduduk antar wilayah.

Untuk itu pemkab telah merumuskan berbagai isu strategis jangka panjang, di antaranya pengembangan pariwisata level internasional, pengembangan agro-industri berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Juga percepatan pemerataan pembangunan sarpras sebagai wilayah penyangga IKN, pemerintahan yang profesional dan akuntabel, pertumbuhan penduduk, optimalisasi bonus demografi dan ketidakmerataan distribusi penduduk antar wilayah.

Ditambah percepatan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

"Pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2045 Kabupaten Berau, diharapkan sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Kalimantan Timur," pungkasnya.

[MGN | RWT]

Simak berita dan artikel Kaltim Today lainnya di Google News dan ikuti terus berita terhangat kami via Whatsapp