Advertorial

Samarinda Jadi Lokasi Perdana Pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim, Daerah Lain Terkendala Lahan

Kaltim Today
26 Juni 2025 10:04
Samarinda Jadi Lokasi Perdana Pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim, Daerah Lain Terkendala Lahan
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak. (Dok. Pemprov Kaltim)

Kaltimtoday.co, Samarinda - Pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur resmi dimulai di Kota Samarinda. Dari lima usulan yang diajukan, Samarinda menjadi satu-satunya daerah yang dinilai paling siap untuk memulai pembangunan tahun ini. Sementara itu, empat usulan lainnya, yakni satu milik provinsi serta tiga dari kabupaten/kota seperti Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Berau, masih menunggu hasil penilaian dari tim pusat.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi faktor penentu utama dalam proses realisasi proyek ini. Jika lahan telah siap, maka kontrak pembangunan dapat segera ditandatangani, bahkan ditargetkan pada Juli 2025.

“Semua sangat bergantung pada kesiapan lahan. Jika memungkinkan, Juli ini sudah bisa mulai berkontrak,” ujarnya usai menghadiri peringatan Hari Lingkungan Hidup di Gedung Olah Bebaya.

Andi menjelaskan bahwa tim dari Kementerian Sosial telah melakukan tinjauan langsung ke Samarinda guna mempercepat tahapan pelaksanaan. Sementara itu, daerah lainnya masih harus menyelesaikan proses pematangan lahan agar bisa memenuhi syarat pembangunan.

“Lahan yang diusulkan sebagian besar masih dalam tahap penilaian. Kami juga diminta untuk mengajukan alternatif lahan yang benar-benar siap dibangun,” tambahnya.

Apabila proses pematangan lahan di daerah lain bisa diselesaikan dalam dua bulan, ada kemungkinan pembangunan sekolah rakyat bisa dimulai tahun ini. Namun, jika belum memungkinkan, pembangunan akan dialihkan ke tahun depan, khususnya untuk usulan tingkat provinsi.

Pemerintah pusat menargetkan pembangunan sekolah rakyat dilakukan setiap tahun, dengan skala prioritas pada wilayah yang lahannya sudah siap. Program ini merupakan inisiatif nasional, dan setiap kabupaten/kota diwajibkan mengajukan usulan pembangunan. Pemerintah provinsi berperan sebagai pendukung jika kuota daerah tidak mencukupi.

“Sekolah rakyat mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Jika lahan sudah matang, kemungkinan SMA 16 Samarinda akan menjadi lokasi permanen, bukan lagi status rintisan,” jelas Andi.

Terkait kesiapan tenaga pendidik, pemerintah pusat akan segera membuka rekrutmen guru dan pengasuh untuk sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi tahun ini, khususnya di Samarinda yang telah memenuhi syarat kesiapan lahan dan bangunan.

[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM] 



Berita Lainnya