Kaltimtoday.co, Samarinda - Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan akan menanggung penuh pemulihan rumah warga di kawasan Jalan Kakap, Kelurahan Sungai Dama, yang mengalami retak akibat uji kekuatan struktur proyek Terowongan Samarinda. 

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga terdampak dan menegaskan langkah restorasi akan segera dilakukan dengan penghitungan yang transparan.

“Warganya terdampak dan menimbulkan kerugian, kita akan restorasi bangunannya. Kita akan perbaiki termasuk menghitung dampak kerugiannya,” ujar Andi Harun, Kamis (16/10/2025) di depan Awak Media.

Perintah itu disampaikannya usai menerima laporan dari Camat dan Lurah Sungai Dama yang telah meninjau langsung lokasi. Ia mengatakan, perhitungan kerugian akan dilakukan secara rinci agar penanganan benar-benar adil bagi warga yang terdampak. “Saya sudah menugaskan camat dan lurah untuk menghitung itu,” tambahnya.

Andi Harun menjelaskan, kejadian tersebut bermula pada Rabu (15/10/2025) malam sekitar pukul 21.00 WITA, saat pelaksana proyek melakukan pengujian tiang pondasi menggunakan metode Pile Driving Analyzer (PDA) Test. Uji ini dilakukan di titik pondasi yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah warga terdekat, dengan dua kali tumbukan hammer seberat 6 ton.

Menurutnya, metode tersebut lazim digunakan dalam proyek konstruksi besar untuk memastikan daya dukung fondasi terhadap beban. Namun, dalam pelaksanaannya kali ini, getaran yang muncul diduga menyebabkan beberapa rumah warga mengalami retakan. 

“Secara teknis, uji PDA tidak menimbulkan masalah serius terhadap bangunan. Tapi karena ada rumah warga yang berdekatan dan mengalami dampak, tentu akan kami tangani,” jelasnya.

Andi Harun menegaskan, pemerintah tidak hanya akan memperbaiki kerusakan fisik, tetapi juga memperhatikan gangguan aktivitas warga akibat kejadian tersebut. 

“Kami sampaikan permohonan maaf yang tulus. Tapi semua itu dilakukan justru untuk memastikan daya dukung pondasi terowongan agar tetap aman di masa depan,” ungkapnya.

Selain perbaikan, Pemkot juga akan memastikan komunikasi intensif antara pelaksana proyek dan warga agar penanganan berjalan tanpa kesalahpahaman. 

“Kami akan berkomunikasi secara baik-baik dengan warga. Pemerintah akan merumuskan langkah terbaik agar hak masyarakat tetap terlindungi,” tutup Andi Harun.

[NKH]