Advertorial
Satpol PP Kaltim Dorong Pemahaman Pengelolaan Aset Daerah Lewat Sosialisasi Perda Nomor 3/2022
Kaltimtoday.co, Samarinda - Dalam rangka memperkuat penegakan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang pengelolaan barang milik daerah, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltim menggelar kegiatan sosialisasi di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, pada Selasa (22/7/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh pejabat struktural dan fungsional dari lingkungan Pemprov Kaltim serta perwakilan Satpol PP dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Melalui sosialisasi ini, Satpol PP ingin menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan terkait pengelolaan aset negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Satpol PP Provinsi Kaltim, H. Abdul Muis, menyatakan bahwa peran Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sangat vital dalam mendukung tata kelola aset daerah yang akuntabel.
“Sebagai penegak aturan, Satpol PP harus mampu memahami dan mensosialisasikan tugas serta fungsi dalam mengawal pengelolaan barang milik daerah agar tidak terjadi penyimpangan,” jelas Abdul Muis.
Lebih lanjut, kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Satpol PP dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan Perda maupun Perkada. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong kesadaran bersama dalam menjaga dan memanfaatkan aset daerah secara efisien dan bertanggung jawab.
Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah membangun pemahaman hukum yang kuat dalam pengelolaan aset pemerintah, serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian negara.
[RWT | ADV DISKOMINFO KALTIM]
Related Posts
- Wagub Kaltim Seno Aji Hadiri HUT ke-4 Arus Bawah, Tegaskan Pemerintah Terbuka terhadap Kritik
- Tolak UU KUHAP Disahkan, Akademisi: UU Ini ‘Hukum Anti-Kritik’ Ancam Kebebasan Akademik dan Kriminalisasi Peneliti
- Gratispol Tetap Berlanjut di 2026, Pemprov Kaltim Siapkan Anggaran Rp1,4 Triliun
- Penangkapan Kembali Misran Toni Tuai Pertanyaan, Keluarga Bingung Soal Status Hukum
- TKA Kembali Diterapkan Mulai 2025, Hetifah: Banyak Kepala Sekolah Masih Butuh Pemahaman







