Kaltim
Sebut Wapres Ma'ruf Amin Patung Istana, BEM KM Unmul: Kinerjanya Belum Terlihat
Kaltimtoday.co, Samarinda - Unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) yang mengatakan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin sebagai 'patung istana' viral di media sosial.
Diketahui, postingan yang diunggah dalam bentuk poster di akun resmi instagram BEM KM Unmul yaitu @bemkmunmul menjadi bulan-bulanan warganet.
Menanggapi permasalahan tersebut, Menteri Sosial Politik (Mensospol) BEM KM Unmul, Joji Kuswanto menuturkan bahwa itu merupakan bentuk kritik terhadap kinerja Wapres RI. Dirinya menilai, selama 2 tahun kinerja Presiden RI Jokowi Widodo (Jokowi) dan Ma’aruf Amin belum terlihat.
“Ini bentuk kritik kami terhadap kinerja beliau (Ma’aruf Amin) selama beliau memimpin Indonesia 2 tahun bersama Presiden Jokowi, belum ada hasil kinerja mereka yang terlihat,” ungkap Joji dilansir dari Suara.com-jaringan Kaltimtoday.co, Selasa (2/11/2021).
"Dan di sini kami tidak menyinggung gelar beliau sebagai Ulama atau Kyai, namun status beliau yang menjadi wakil Presiden," sambungnya.
Ia juga menambahkan ini merupakan lanjutan gerakan BEM SI yang mengkritik pemerintahan Jokowi dan Ma’aruf Amin, pasalnya pihak BEM SI sudah pernah mendatangi istana Merdeka untuk menyuarakan 12 tuntutan.
“Tuntutan pertama itu adalah tindak tegas tambang illegal di Kaltim, dan yang kedua adalah tegur Gubernur Kaltim, Isran Noor agar tidak main-main dalam mengemban tugas sebagai gubernur. Itu tuntutan yang paling kami utama,” jelasnya.
Kendati itu, Aliansi BEM Samarinda berharap agar mahasiswa tidak dihalangi dalam menyampaikan aspirasi. Tujuannya, agar Indonesia perlahan-lahan berubah menjadi baik.
“Tujuan kit aini bukan untuk membuat kegaduhan untuk menyakit siapapun, tapi kita ingin Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.
[TOS]
Related Posts
- Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Wacana DPR Berikan Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi
- Pemprov Kaltim Siap Tegas, Hotel yang Tidak Mendukung Produk UMKM Bakal Dihindari untuk Acara Pemerintah
- Hampir 100 Produk Hukum Dihasilkan Tiap Hari, Pj Gubernur Kaltim: Cabut Perda yang Bertentangan dengan Aturan Pusat
- Kemendagri Dorong Keselarasan Produk Hukum Daerah dengan Regulasi Nasional
- Rapat Mendadak Baleg DPR Bahas Revisi UU Minerba, Jaringan Masyarakat Sipil Angkat Suara